Ambon, TM.- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak – Buru Selatan (Bursel) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (22/9/2025).
Mereka mendesak pemerintah daerah dan DPRD Maluku segera memprioritaskan pembangunan Jalan Lingkar Ambalau yang hingga kini tak kunjung terealisasi.
Koordinator aksi, Arman Lesilwang, menegaskan bahwa aksi jilid III ini kembali menyoroti kepentingan mendesak masyarakat Ambalau.
“Jalan Lingkar Ambalau harus menjadi prioritas. Kami butuh wakil rakyat di DPRD Maluku untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Ambalau,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Jalan Lingkar Ambalau Butuh Perhatian” dan “Pemda Bursel Kerja Tidak Becus”.
Mereka menilai jalan lingkar merupakan akses vital untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat Ambalau. Tanpa jalan lingkar, masyarakat tetap terisolasi,” tegas Lesilwang.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 12.25 WIT itu sempat memanas, namun akhirnya massa diterima langsung oleh Komisi III DPRD Maluku.
Rahmat Mony meminta agar pembangunan jalan tersebut masuk program prioritas APBD 2026.
“Kami dorong agar Pemprov Maluku memberikan dukungan anggaran supaya rakyat Ambalau bisa keluar dari keterisolasian,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, memastikan aspirasi pemuda akan diteruskan ke pemerintah provinsi.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III, Mumin Refra, yang menegaskan komitmen DPRD memperjuangkan proyek tersebut.
Dalam pertemuan itu, massa menyerahkan delapan poin tuntutan, di antaranya mendesak anggota DPRD Dapil Buru-Bursel proaktif mengawal pembangunan Jalan Lingkar Ambalau, meminta Pemprov Maluku mempercepat proyek infrastruktur tersebut, hingga menegaskan akses jalan layak sebagai hak dasar masyarakat.
Mereka juga mendorong kunjungan kerja DPRD ke Ambalau untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak.
Usai menyerahkan tuntutan, massa berharap pemerintah daerah maupun pusat segera merealisasikan keluhan masyarakat Ambalau.
“Kami tidak ingin janji lagi, yang kami butuhkan adalah bukti nyata pembangunan,” pungkas mereka. (TM-04)
