Ambon, TM.– Stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama dalam Dialog Publik yang digagas Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku bertema “Intelejen Lumpuh – Ekonomi Tersendat: Fenomena Konflik Komunal Awal Pemerintahan di Maluku”, yang digelar di Media Kafe Ambon, Graha Ambon Ekspres, Sabtu (19/4/2025).
Salah satu narasumber, Akademisi FISIP Universitas Pattimura, Poli Koritelu, menyampaikan bahwa keamanan dan ekonomi merupakan dua elemen yang tak dapat dipisahkan dalam membangun stabilitas daerah.
“Keamanan yang kuat adalah prasyarat utama bagi hadirnya investasi. Tapi tanpa kesejahteraan, potensi konflik sosial justru meningkat,” tegas Koritelu.
Ia menekankan bahwa solusi atas problem klasik Maluku terletak pada penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, produktivitas pangan berbasis potensi daerah bukan sekadar upaya swasembada, melainkan instrumen politik untuk memperkuat kedaulatan rakyat.
Koritelu mengkritisi minimnya intervensi pemerintah dalam mendukung petani dan pelaku UMKM, dan mendorong hadirnya regulasi yang berpihak serta akses terhadap teknologi dan pasar.
“Negara harus hadir melalui kebijakan ‘emergency treatment’ bagi kawasan timur, jika ingin mencegah konflik laten akibat ketimpangan yang terus terjadi,” katanya.
Ia bahkan menyinggung soal potensi peralihan kepemilikan Blok Masela ke kelompok elit ekonomi nasional.
“Kalau kita tidak bersiap sejak dini, hasil Blok Masela bisa saja tak dinikmati masyarakat lokal,” ujarnya, seraya menyoroti mulai masuknya kekuatan eksternal ke sektor pariwisata dan ekspor-impor di Maluku Barat Daya.
Sementara itu, Sekretaris PWPM Maluku, Asyatri Almohdar, saat membuka acara, menekankan pentingnya antisipasi sosial menjelang transisi pemerintahan. Menurutnya, menurunnya efektivitas mitigasi konflik turut memperburuk iklim investasi di Maluku.
“Ketegangan politik selalu berdampak pada stagnasi ekonomi. Kita butuh langkah kolektif agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Almohdar.
PWPM Maluku juga membangun sinergi dengan Rumah Inspirasi Literasi dan Roemah Beta Kreatif untuk merumuskan rekomendasi strategis dari hasil diskusi tersebut.
Rekomendasi itu akan disampaikan ke pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membangun iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat ketahanan sosial.
Dialog ini ditutup dengan penandatanganan Petisi “Rembuk Rasa Orang Saudara”, sebagai simbol komitmen bersama menjaga perdamaian dan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Dari lima narasumber yang dijadwalkan, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku tidak hadir tanpa keterangan, dan perwakilan Polresta Pulau Ambon-Pulau Lease berhalangan karena pengamanan perayaan Paskah Kristus 2025.(TM-03)
