Ambon, TM.– Demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa di DPRD Maluku. Aksi susulan ini dilakukan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon, di Kantor DPRD Maluku, Rabu (3/9/2025).
Aksi digelar pukul 14.00 diikuti ratusan mahasiswa di depan Kantor DPRD Maluku. Aksi dipimpin oleh Presiden Mahasiswa UIN Ambon, Safarudin Lakesubun.
Dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri, mahasiswa menyampaikan beragam tuntutan, mulai dari ketimpangan sosial, persoalan adat, hingga konflik yang pernah terjadi di Hunuth dan Hitu.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya, turut hadir memantau jalannya aksi.
Dalam orasinya, demonstran menuding DPRD tidak menunjukkan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“DPRD tidur. Misalnya dalam konflik Hunuth, DPRD tidak pernah memanggil pihak yang terlibat untuk rapat dengar pendapat,” ujar salah satu orator.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Presiden mencopot Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pugai, yang dinilai gagal bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap aktivis saat aksi di Jakarta.
Mereka menuntut pembebasan dua rekan mereka yang ditahan karena menolak aktivitas PT Waragonda, sekaligus mendesak agar izin perusahaan tersebut dicabut.
Selain itu, massa meminta DPRD Maluku bersikap tegas terhadap sekitar 40 izin pertambangan baru yang akan beroperasi di Maluku. Mereka menyoroti pengelolaan Gunung Botak di Pulau Buru yang dinilai memiliki potensi besar seperti Freeport, tetapi belum dikelola secara baik.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi dan mendengarkan langsung orasi para mahasiswa.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan, sementara mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga mendapat respons nyata dari DPRD dan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya, mengaku, aparat yang dikerahkan dalam aksi itu, sebanyak 244 personil.
“Benar, hari ini untuk pengamanan demo di DPRD Maluku, total 244 personel dikerahkan. Terdiri dari 64 personel Polres, 65 personel Samapta, 85 personel Brimob, dan satu peleton TNI berjumlah 30 personel,” ujarnya.
Selain itu, menurut Yoga, sekitar 600 personel gabungan juga disiagakan untuk mengantisipasi aksi di DPRD dan Polda Maluku.
“Sekitar 600 personel dibagi, sebagian di Polda dan 244 di DPRD Maluku,” tambahnya. (TM-02)
