Bula,TM – PT. Dharma Indah dan PT Fajar Indah Line resmi menghentikan Kapal Motor (KM) Cantika dan KM Fajar yang selama beberapa tahun terakhir melayani rute Kecamatan Kesui Watubela dan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Dua armada milik perusahaan swasta ini tidak lagi beroperasi sejak beberapa bulan terakhir karena penurunan jumlah penumpang. Tingginya harga tiket yang dipatok membuat warga lebih memilih kapal milik PT Pelni yang disubsidi pemerintah pusat.
Namun kini kapal milik PT Pelni seperti Sabuk Nusantara yang biasa melayani rute yang sama kini berhenti beroperasi dengan alasan perawatan tahunan atau dooking.
Warga Kesui, Watubela dan Teor mulai merasakan dampaknya. Stok pangan mulai terbatas apalagi sayur-sayuran. Sebab, selain mengangkut penumpang, KM Fajar biasanya dijadikan pasar terapung yang terjadwal.
Warga mengeluh, senada dengan itu, DPRD juga menyuarakan aspirasi yang sama dalam rapat paripurna maupun pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri yang dikonfirmasi wartawan usai rapat paripurna DPRD pada Selasa, (16/12/2025) malam mengatakan, pihaknya tengah berupaya agar KM. Cantika dan KM. Fajar bisa kembali membuka rute ke Kesui dan Teor untuk menjawab keluhan warga.
Meski disuarakan sejumlah fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) agar kedua kapal di subsidi namun, sampai saat ini ia belum menerima detail pembahasan antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) terkait rencana tersebut.
Keterbatasan APBD di tahun 2026 akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, memaksa Pemkab harus efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sampai sekarang saya belum dapat detail kesepakatan mereka (DPRD-TPAD) seperti apa, nanti kita cari jalan solusi lah,”ungkap bupati.
Politisi partai keadilan sejahtera (PKS) ini mengaku, telah memerintahkan kepala dinas Perhubungan berkoordinasi dengan kedua perusahaan.
Langkah itu dilakukan agar pihaknya bisa mengetahui secara detail besaran harga yang akan diajukan masing-masing perusahaan swasta itu.
“Saya sudah perintahkan kadis perhubungan untuk komunikasikan dengan pihak pemilik kapal,”ungkap bupati. (TM-02)
