Bursel, TM – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) kembali menjadi sorotan. Tokoh muda Bursel, Musa Saliu, menilai lembaga legislatif tersebut tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal sebagai wakil rakyat.
Kepada media di Ambon, Minggu (8/2/2026), Saliu bahkan menyebut DPRD Bursel terkesan “mandul” karena dinilai gagal mengawal berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, lembaga tersebut dinilai lebih banyak diam dan tidak menunjukkan sikap tegas.
“DPRD dipilih oleh rakyat dan digaji dari uang rakyat. Tapi ketika masyarakat membutuhkan pembelaan, mereka justru bungkam. Ini bentuk kegagalan fungsi representasi,” tegas Saliu.
Ia menilai fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif juga tidak berjalan optimal. Padahal, pengawasan merupakan salah satu tugas utama legislatif agar kebijakan pemerintah tetap sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik.
Saliu mencontohkan sejumlah persoalan daerah yang hingga kini dinilai belum mendapat perhatian serius, antara lain terkait pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta beberapa dugaan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Selain itu, ia juga menyoroti pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD yang dinilai belum menunjukkan hasil yang jelas.
Pansus tersebut sebelumnya dibentuk untuk mengawal berbagai persoalan, termasuk masalah tenaga guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta dugaan penyimpangan keuangan di Dinas Kesehatan.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait perkembangan kerja pansus tersebut. Ia juga menyinggung dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Disdikbud serta dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR, yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari DPRD.
“DPRD membentuk pansus, tetapi publik tidak mengetahui hasil kerjanya. Fungsi pengawasan itu seharusnya terlihat dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Saliu berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota DPRD Bursel agar kembali menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang berani, tegas, dan konsisten memperjuangkan aspirasi, bukan sekadar menjalankan fungsi formal kelembagaan.(gafar bahta)
