Ambon, TM — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) terus mendorong percepatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memastikan seluruh transaksi keuangan, mulai dari penerimaan pajak hingga belanja pemerintah, dilakukan secara digital.
Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penguatan program tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku pada Kamis (13/11/2025).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BI menjadi faktor penting agar implementasi ETPD berjalan optimal dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami berkomitmen agar seluruh transaksi pemerintah daerah berjalan transparan, akuntabel, serta memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” ujar Bupati Thaher melalui rilis resmi Pemkab Malra, Jumat (14/11/2025).
Bupati menjelaskan, BI memberikan dukungan penuh melalui pendampingan teknis, pelatihan literasi keuangan, hingga penguatan ekosistem ekonomi digital. Dengan digitalisasi penuh, seluruh transaksi dapat dipantau secara elektronik dan real time.
Menurut Bupati, penerapan ETPD memberi kemudahan bagi masyarakat, karena mereka tidak lagi harus datang ke kantor pemerintah untuk melakukan pembayaran atau transaksi keuangan lainnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi keuangan, pengendalian inflasi, serta percepatan transformasi ekonomi digital di Maluku Tenggara.
Program ETPD sendiri diharapkan menjadikan Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi transaksi keuangan di wilayah kepulauan.
“Keberhasilan implementasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kabupaten lain dalam mempercepat transformasi digital sistem keuangan daerah,” tutupnya.(TM-03)
