Kamis, 19 November 2026 17:12 WIT

Soroti Kasus Sertifikat Nasabah Tertahan dan Pinjaman Tanpa Legalitas, Komisi III DPRD Maluku Desak Perbankan Segera Tuntaskan Hak Masyarakat

Ambon, TM.— Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak pihak perbankan segera menuntaskan berbagai persoalan yang merugikan nasabah di daerah, mulai dari tertahannya dokumen sertifikat tanah agunan hingga dugaan praktik penyaluran pinjaman tanpa legalitas yang sah.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Alhidayat Wajo seusai memimpin rapat kerja bersama jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Masohi, BRI Unit Passo, serta Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut) menyampaikan bahwa salah satu fokus utama legislatif adalah nasib sertifikat milik sejumlah nasabah BRI di kawasan Pasahari, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini belum dikembalikan.

Dalam rapat tersebut, manajemen BRI menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pengembalian seluruh dokumen sertifikat nasabah paling lambat pada Desember 2026. Apabila dokumen asli tersebut tidak ditemukan, pihak bank menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab melakukan penggantian.

“Kalau sampai Desember 2026 sertifikat-sertifikat itu tidak dikembalikan, maka pimpinan cabangnya akan dicopot. Ini komitmen tegas yang telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi III,” ujar Alhidayat di Gedung DPRD Maluku,Karang Panjang, Ambon, Kamis (5/11/2026).

Ia mengungkapkan bahwa indikasi pelanggaran hukum dalam kasus tertahannya sertifikat di Pasahari tersebut telah dilaporkan dan kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah di Masohi, di mana sejumlah oknum yang diduga terlibat juga telah dijatuhi sanksi internal.

Selain kasus di Pasahari, Komisi III turut memberikan atensi serius terhadap pengaduan seorang nasabah BRI Unit Passo,Kota Ambon, bernama Imelda, yang menghadapi kendala pengalihan kewajiban kredit setelah suaminya meninggal dunia.Sebelum tahapan administrasi pengalihan pinjaman tersebut rampung diproses, aset agunan milik nasabah bersangkutan justru telah disita.

“Kami sudah mengomunikasikan hal ini dengan pihak BRI agar proses penagihan maupun eksekusinya ditahan sementara waktu. Ibu Imelda akan diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara terkait persoalan nasabah pada Bank Maluku Malut Cabang Langgur, lanjut Alhidayat, pembahasannya dijadwalkan berlangsung lebih mendalam bersama jajaran Direktur Keuangan pada Jumat (6/11/2026).

Di luar persoalan penahanan agunan dan mekanisme penagihan kredit, Komisi III DPRD Maluku juga membongkar adanya dugaan praktik pemberian pinjaman tanpa prosedur legalitas yang sah di sejumlah unit kerja perbankan, termasuk yang terjadi di Pasahari dan Kota Ambon.

Alhidayat menyebutkan, sejumlah oknum yang terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Ia juga menyoroti nasib sekitar 450 warga terdampak yang membutuhkan penanganan serius agar kepastian hak-hak mereka tidak terkatung-katung.

Berkaca dari rentetan temuan tersebut, Komisi III mendesak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku untuk memperketat fungsi pengawasan dan audit terhadap aktivitas operasional perbankan di daerah,khususnya menyangkut transaksi kredit yang berpotensi menyimpang dari prosedur standar.

“Kami meminta BI dan OJK memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pengawasan atas aktivitas transaksi perbankan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan berulang yang merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihak legislatif mendorong OJK agar memperluas jangkauan literasi dan edukasi keuangan hingga ke pelosok daerah. Menurut Alhidayat, capaian sosialisasi edukasi keuangan yang baru menjangkau sekitar 10.000 warga dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan total populasi Provinsi Maluku yang mencapai 1,9 juta jiwa.

“Kami meminta sosialisasi literasi keuangan lebih ditingkatkan dan diperluas. Masyarakat harus benar-benar memahami mekanisme pemberian pinjaman, persyaratan jaminan agunan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah agar kepercayaan publik terhadap institusi perbankan tetap terjaga,” pungkas Alhidayat.(TM-04)

Memuat komentar...