Ambon, TM — Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar sosialisasi bertema “Literasi Keuangan Negara: Peran APBN dalam Mendukung Pendidikan Tinggi” di Aula Rektorat Lantai II Unpatti, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Unpatti, Prof. Fredy Leiwakabessy, dan menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan sebagai narasumber utama.
Hadir di antaranya Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDDK) Makassar, Rohmat Wahyudi, serta pejabat Kemenkeu lainnya seperti Rokhmat Wahili, Kurniawan Hari Purnomo, Acaturs Yono, Agus Nindi Martono, dan pimpinan DJKN dari berbagai wilayah. Selain itu, pimpinan fakultas, pegawai, dan mahasiswa Unpatti turut memadati acara tersebut.
Dalam sambutannya, Rektor menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dalam pengembangan perguruan tinggi, yakni kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha dan industri, komunitas/LSM, serta media.
Unpatti juga menambahkan dua elemen pendukung lain, yakni peran alumni serta pemahaman terhadap kebijakan nasional.
“Kami berupaya mempercepat Unpatti menuju universitas unggul melalui kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), Rektor memaparkan bahwa sumber pendapatan Unpatti masih didominasi oleh UKT mahasiswa. Namun, kampus terus mendorong peningkatan pendapatan non-UKT melalui pembenahan aset dan pengembangan unit bisnis.
Ia berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman lebih luas kepada mahasiswa dan sivitas akademika tentang bagaimana APBN menopang keberlanjutan pendidikan tinggi, mulai dari alokasi sarana-prasarana hingga operasional kampus.
Rektor kemudian resmi membuka kegiatan sosialisasi APBN dan kolaborasi Kemenkeu–Unpatti Tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Rohmat Wahyudi menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin baik antara Kemenkeu dan Universitas Pattimura.
Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi ruang pembelajaran penting bagi mahasiswa dan akademisi untuk memperkuat pemahaman terkait kebijakan fiskal negara.
“Pemahaman yang kuat mengenai APBN akan membantu sivitas akademika melihat lebih jelas dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat dan sektor pembangunan lainnya,” ujarnya.
Rohmat menilai mahasiswa dan akademisi yang literat terhadap keuangan negara akan mampu berkontribusi dalam diskusi publik secara kritis dan berbasis data.
Hal itu dinilai penting agar kebijakan fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di Maluku.
Ia juga mendorong peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang dialog, bertanya, menganalisis, dan mendalami peran APBN dalam pembangunan pendidikan tinggi.
Kemenkeu berharap literasi fiskal dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran berkelanjutan di Unpatti.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi panel oleh sejumlah narasumber, di antaranya Amit Chathur Setiono, Prata Pabon, Yusmewi Martono, Nugroho Ilhan Goro, serta akademisi Unpatti Dr. Maria Kumaridan dosen lainnya.
Para narasumber memaparkan fungsi APBN sebagai instrumen fiskal yang mendukung penyediaan pendidikan tinggi, mulai dari belanja pendidikan, penguatan infrastruktur, hingga pendanaan operasional kampus. (TM-01)
