Ambon, TM.— Anggota DPRD Maluku, Ismail Marasabessy menyesalkan keputusan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman yang menutup operasi PT Spice Island Maluku (SIM) di sektor perkebunan pisang abaka.
Perusahaan ini sedang membuka lahan baru untuk perkebunan pisang Abaka di Desa Etti. Namun investasi ini kemudian ditolak oleh masyarakat, dengan alasan lahan tersebut masih sengketa.
Anggota DPRD Maluku Daerah pemilihan SBB Ismail Marasabessy ini, meminta Bupati mencari solusi alternatif, bukan langsung menutup perusahaan. Ia menilai keputusan itu akan berdampak besar terhadap perekonomian lokal.
“PT SIM telah memenuhi kewajiban administratif dan finansial. Mereka juga rutin membayar pajak, termasuk pajak galian C yang menjadi sumber PAD. Kontribusinya bagi kas daerah cukup signifikan,” ujar Ismail kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Ismail menegaskan bahwa meskipun keputusan Bupati Arman merespons aspirasi warga di tiga dusun—yakni Negeri Eti dan Negeri Kawa—kebijakan tersebut harus disertai solusi konkret bagi pekerja yang terdampak.
“Ratusan tenaga kerja lokal bisa kehilangan mata pencaharian. Ini jelas akan berdampak buruk, apalagi PAD SBB tergolong kecil. Kehadiran investor seperti PT SIM justru menopang pendapatan daerah,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dialog sebagai langkah penyelesaian. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi pertemuan semua pihak untuk mencari solusi bersama (win-win solution), bukan langsung menghentikan operasional.
“Harus ada ruang dialog agar perusahaan tetap bisa berjalan tanpa merugikan masyarakat. Jika semua perusahaan ditutup, lalu SBB mau andalkan PAD dari mana?” tandas Ismail.(TM-03)
