Ambon, TM – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, angkat bicara terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan 17 anggota Brimob terhadap warga di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ia menegaskan, tindakan kekerasan tersebut tidak bisa ditolerir karena mencederai fungsi kepolisian sebagai pengayom masyarakat.
“Sebagai aparat kepolisian, tugas mereka adalah mengayomi dan menjaga kedamaian warga negara, bukan melakukan kekerasan. Karena itu saya meminta Kapolda Maluku menindak tegas 17 anggota Brimob yang terlibat. Mereka harus diproses hukum agar ada efek jerah,” ujar Solichin saat ditemui di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (24/9/2025).
Politikus PKS ini menilai penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan konsisten. Ia mengingatkan agar kasus tersebut tidak berhenti di tingkat internal kepolisian tanpa adanya sanksi hukum yang jelas.
“Kalau tindakan seperti ini tidak diproses hukum, akan menjadi preseden buruk. Rakyat bisa kehilangan kepercayaan pada institusi kepolisian. Padahal Polri adalah benteng terakhir masyarakat dalam hal keamanan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Maluku, kata Solichin, akan terus mengawasi penanganan kasus tersebut. DPRD juga siap memanggil Polda Maluku untuk meminta penjelasan resmi sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap anggota Polri telah dibekali aturan etik, disiplin, serta kewajiban menjaga profesionalitas. Tindakan di luar batas yang mengarah pada kekerasan, apalagi penganiayaan, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra Polri di mata publik.
“Harapan saya, pimpinan Polda Maluku bisa tegas. Jangan ada kompromi untuk kasus seperti ini. Semua harus diproses secara terbuka sehingga masyarakat melihat bahwa hukum berlaku bagi siapa saja, termasuk aparat,” ujarnya.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi internal Polri, khususnya jajaran Brimob, agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kalau rakyat sudah takut dengan polisi, ini sangat berbahaya. Karena itu setiap tindakan yang merugikan masyarakat harus ditindak cepat dan tegas. Hanya dengan begitu citra polisi bisa tetap terjaga,” pungkas Solichin. (TM-02)
