Ambon, TM.- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon mendesak aparat TNI dan Polri mengambil tindakan tegas menyikapi terus berlangsungnya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Pimpinan Cabang IMM Kota Ambon bahkan meminta agar Kapolres dan Dandim Pulau Buru dicopot dari jabatannya, karena dinilai gagal menjaga keamanan dan menertibkan lokasi tambang yang kerap memicu konflik sosial dan menelan korban jiwa.
“Korban terus berjatuhan, konflik meningkat, dan aktivitas ilegal tetap dibiarkan. Ini bukti nyata lemahnya pengawasan di bawah kepemimpinan mereka. Bahkan kami menerima laporan dugaan pungutan liar di pos-pos pengamanan,” ujar Sekretaris Umum PC IMM Kota Ambon, Muttaqien Heluth, saat dikonfirmasi, Rabu (16/7/2025).
Muttaqien menyayangkan sikap aparat keamanan di Pulau Buru yang dinilai tidak menindaklanjuti instruksi penertiban kawasan tambang oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya mencederai supremasi hukum, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Instruksi penertiban dari Pemprov sudah jelas, tapi tambang masih berjalan seperti tak tersentuh hukum. Ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa di balik pembiaran ini?” tegasnya.
IMM Kota Ambon memandang bahwa pembiaran terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Gunung Botak merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tugas institusi negara.
“Kami mendesak Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres serta Dandim Pulau Buru demi memulihkan kepercayaan publik,” ujar Muttaqien.
Lebih lanjut, IMM menegaskan bahwa bila tidak ada langkah konkret dari pihak berwenang dalam waktu dekat, pihaknya siap menggalang konsolidasi gerakan lebih besar bersama elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil di Maluku.
“Ini bukan sekadar persoalan lokal, tapi menyangkut kredibilitas aparat keamanan. Jika tidak ditindak, gerakan kami akan meluas,” pungkasnya.(TM-02)
