Langgur, TM — Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (23/2/2026).
Menurut Rahantoknam, penyusunan RKPD harus berbasis data yang akurat, rasional secara teknokratis, serta relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“RKPD harus lahir dari data yang valid, pendekatan ilmiah, dan logika teknis yang kuat. Yang terpenting, mampu menjawab harapan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengibaratkan perencanaan pembangunan sebagai kendaraan, di mana aspek teknokratis adalah mesin yang harus presisi, sementara arah pembangunan ditentukan oleh visi-misi kepala daerah.
“Kegagalan pembangunan sering bukan pada konsep, tetapi pada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Lima Fokus Pembangunan 2027
Dalam forum tersebut, Wabup memaparkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027, yakni:
- Penguatan pendidikan dan kesehatan Pemerintah akan memperluas akses layanan hingga wilayah pesisir dan kepulauan agar tidak terpusat di perkotaan. Penanganan stunting juga menjadi program lintas sektor.
- Penanggulangan kemiskinan Dengan angka kemiskinan masih sekitar 21,16 persen, program diarahkan berbasis data terpadu, tepat sasaran, serta mengombinasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.
- Pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja Pemerintah akan mendorong pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk pendampingan bagi UMKM. Sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
- Peningkatan daya beli masyarakat Pemerintah diminta memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan petani dan nelayan, serta mendorong mekanisme pasar yang lebih adil.
- Infrastruktur berorientasi kesejahteraan Pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek fisik.
“Jalan dan jembatan bukan tujuan akhir. Ujungnya harus kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain aspek perencanaan, Rahantoknam juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia mengungkapkan capaian indikator pembangunan tahun 2025 belum optimal, di mana dari 62 indikator hanya 22 yang tercapai.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk tunjangan kinerja (TPP), harus sejalan dengan peningkatan kinerja dan etos kerja.
“Kita butuh niat yang tulus dan kerja keras. Jangan sampai perencanaan sudah baik, tetapi pelaksanaannya lemah,” tegasnya.
Wabup juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan kepentingan sektoral dan bekerja secara kolektif demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.(TM-03)
