AMBON, TM.– Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Malra, Kamis (24/7/2025), dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Malra, Charlos Viali Rahantoknam, mewakili Bupati Muhammad Thaher Hanubun.
Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Forum ini harus mampu menjawab isu-isu strategis yang akan menjadi fokus intervensi lima tahun ke depan. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua OPD harus kolaboratif dan saling terintegrasi,” kata Rahantoknam.
Ia menjelaskan, terdapat tiga tujuan utama dari forum ini. Pertama, mengidentifikasi isu strategis yang akan ditindaklanjuti oleh OPD. Kedua, menyepakati output kinerja setiap OPD dalam merespons persoalan daerah. Ketiga, menyinkronkan agenda kerja OPD dengan tujuan dan sasaran RPJMD sebagai kontribusi konkret terhadap visi dan misi kepala daerah.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa dokumen Renstra merupakan turunan langsung dari RPJMD, yang menjadi instrumen utama dalam mengoperasionalkan visi dan misi pemerintah daerah. Tanpa perencanaan yang matang, menurutnya, visi dan misi kepala daerah tidak akan terwujud.
“Renstra harus ditetapkan maksimal satu bulan setelah RPJMD ditetapkan. Jangan sampai molor. Bappelitbangda harus segera melakukan pendampingan setelah forum ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-OPD dalam mendukung misi Maluku Tenggara Cerdas, khususnya bagi OPD yang menangani pembangunan sumber daya manusia.
“Renstra tidak boleh disusun secara sektoral. Semua OPD harus memahami peran masing-masing dalam menjawab isu tematik RPJMD,” ujarnya.
Rahantoknam mengingatkan bahwa forum ini merupakan satu-satunya tahapan partisipatif dalam penyusunan Renstra. Setelah forum, rancangan awal akan difinalisasi menjadi rancangan akhir tanpa pelibatan publik lebih lanjut.
“Oleh karena itu, manfaatkan forum ini sebaik mungkin agar Renstra benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Forum ini turut dihadiri pimpinan DPRD Malra, Plt. Sekda, para staf ahli, pimpinan OPD, perwakilan BUMN/BUMD, organisasi keagamaan dan adat, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, serta ASN penyusun dokumen Renstra.
