AMBON, TM – Bodewin Wattimena memastikan proses pengangkatan Raja Definitif Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, segera dituntaskan menyusul eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu disampaikannya dalam wawancara di Ambon, Sabtu (14/2).
Menurut dia, Pemerintah Kota Ambon telah menindaklanjuti putusan PTUN dengan menempatkan pejabat sementara di Negeri Soya guna menjamin stabilitas pemerintahan sambil menunggu proses lanjutan.
“Untuk Negeri Soya, seminggu proses selesai saya lantik Raja Definitif. Karena kita harus mengeksekusi keputusan PTUN. Kami sudah tempatkan pejabat di sana,” tegasnya.
Raja definitif merupakan kepala pemerintahan adat di tingkat negeri yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat setempat.
Bodewin menekankan bahwa Badan Saniri Negeri bersama pejabat yang ditunjuk harus segera memroses ulang seluruh tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada satu pun prosedur yang terlewat.
“Saya cuma pesan, tidak boleh lagi ada tahapan atau mekanisme yang terlewatkan. Karena itu peluang untuk kita kalah lagi jika digugat di PTUN,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota tidak ingin kembali terseret dalam sengketa hukum akibat kelalaian prosedural dalam proses pemilihan dan penetapan raja definitif di Kota Ambon.
Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mengintervensi proses yang menjadi kewenangan negeri. Seluruh tahapan harus dijalankan oleh Saniri sesuai aturan adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ikuti mekanisme yang berlaku. Yang lain silakan diproses. Kami tidak bisa mengintervensi,” katanya.
Ia berharap seluruh proses dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga seluruh negeri di Kota Ambon memiliki raja definitif yang sah secara hukum dan diterima masyarakat.
“Mudah-mudahan secepatnya supaya semua Raja Definitif ada di Kota Ambon,” tutupnya.
Langkah percepatan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas pemerintahan di tingkat negeri. (TM-02)
