Ambon, TM.— Kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa akibat konsumsi produk Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Maluku mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Anggota DPD RI asal Maluku, Bisri Assidiq Latuconsina atau yang akrab disapa Boy, menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran dan distribusi produk makanan dan minuman di daerah.
Menurut Bisri, pemerintah pusat (Pempus) harus segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk mekanisme pengawasan kualitas, proses distribusi, serta standar keamanan produk yang dikonsumsi pelajar di sekolah-sekolah.
“Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Kesehatan generasi muda adalah prioritas utama. Saya mendesak Presiden RI membentuk tim investigasi untuk menelusuri proses pembuatan dan penyaluran Makanan Bergizi Gratis di daerah,” ujar Bisri Latuconsina, Selasa (21/10/2025), usai menghadiri pelantikan Rektor Universitas Darussalam Ambon.
Bisri juga meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera menindaklanjuti kasus ini secara serius. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak-anak sebagai penerima manfaat program pemerintah tidak boleh diabaikan.
“Kementerian terkait, termasuk BPOM dan Kemenkes, harus turun langsung memastikan keamanan setiap produk MBG yang beredar,” tegasnya.
Selain itu, Bisri mengusulkan agar program MBG dapat diintegrasikan ke dalam Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sehingga orang tua atau wali murid dapat menyiapkan sendiri makanan bergizi bagi anak-anak mereka.
“Kalau bisa MBG diubah dalam bentuk Dana BOS. Jadi dana disalurkan kepada orang tua untuk menyiapkan makanan sendiri bagi anak-anak. Itu lebih efektif dan lebih terjamin kebersihannya,” katanya.
Ia menilai sudah saatnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, serta pemerintah daerah di 11 kabupaten/kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Bisri juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan instansi pengawasan makanan dalam menjamin kualitas makanan bagi siswa sekolah.
“Kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan produk konsumsi anak-anak sekolah. Jangan sampai program yang seharusnya menyehatkan malah membahayakan,” tambahnya.(TM-04)
