Kamis, 19 November 2026 12:09 WIT

Konsorsium Kepulauan: Satukan Kekuatan Akademik Perjuangkan Keadilan Pembangunan

AMBON, TM – Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan berupaya menyatukan kekuatan akademik dari 10 provinsi berciri kepulauan di Indonesia untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan posisi tawar daerah dalam kebijakan nasional.

Ketua Divisi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Prof. Wardis Girsang, mengatakan, pembentukan konsorsium merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi ant perguruan tinggi sekaligus memperjuangkan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurut Wardis, persoalan utama yang selama ini dihadapi daerah kepulauan adalah tingginya biaya logistik dan keterbatasan konektivitas. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Indonesia ini kepulauan. Salah satu kendala di wilayah kepulauan adalah logistik yang mahal dan juga konektivitas. Maluku sudah mengalami persoalan ini sejak lama,” kata Wardis keoada Wartawan, di Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, gagasan pembentukan konsorsium bermula dari diskusi bersama pimpinan Universitas Pattimura (Unpatti). Gagasan tersebut kemudian dibahas bersama rektor dan dipresentasikan kepada Wakil Menteri.

Dari proses tersebut, muncul pemikiran untuk menyatukan perguruan tinggi dari 10 provinsi berciri kepulauan dalam satu wadah kolaborasi.

Perguruan tinggi yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perguruan tinggi negeri, swasta, hingga politeknik.

“Wilayah kerja sama tersebut mencakup sejumlah daerah dari kawasan barat Indonesia hingga Manado, Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur,”tuturnya.

Wardis mengatakan, penyatuan kekuatan tersebut penting untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan.

“Kalau kita sendiri mungkin tidak kuat. Karena itu, kita harus bersatu membangun satu kekuatan. Dalam memperjuangkan kepentingan daerah, bargaining power atau posisi tawar itu penting,” ujarnya.

Selain memperkuat kerja sama akademik, konsorsium juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan.

Wardis mengatakan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah, penelitian, dan inovasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah kepulauan.

Universitas Pattimura bersama perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium diharapkan dapat mengambil bagian dalam upaya tersebut.

“Universitas Pattimura, terutama teman-teman dalam konsorsium, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendukung percepatan Rancangan Undang-Undang Kepulauan,” katanya.

Menurut Wardis, regulasi khusus mengenai kepulauan penting agar karakteristik wilayah laut dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional, terutama dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Dia menilai, selama ini pembangunan masih cenderung memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, sementara wilayah laut belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang seimbang.

Padahal, laut merupakan bagian penting dari wilayah administrasi daerah kepulauan yang membutuhkan pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya, infrastruktur, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau laut daerah kita diperhitungkan, mari biayai juga laut kita. Itu yang kami maksudkan dengan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah,” ujarnya.

Dia berharap, kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia.

Wardis juga menyoroti besarnya potensi maritim Maluku yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dia menyebutkan, sekitar 92 persen wilayah Maluku merupakan laut. Selain itu, menurut dia, kontribusi produksi ikan Maluku mencapai sekitar 30 persen secara nasional.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya laut secara maksimal, terutama karena keterbatasan teknologi dan sarana pendukung.

“Kita ini sekitar 92 persen wilayahnya laut, lalu 30 persen ikan secara nasional berasal dari sini. Tetapi kita belum sepenuhnya menikmati potensi tersebut karena teknologi kita belum mampu menjangkau seluruh sumber daya yang ada,” ungkapnya.

Menurut Wardis, persoalan tersebut juga dialami provinsi kepulauan lainnya. Karena itu, kolaborasi antardaerah diperlukan untuk memperkuat penelitian, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya maritim.

Dia menambahkan, wilayah kepulauan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai persoalan global, seperti perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran laut.

Dengan menyatukan kekuatan akademik, daerah kepulauan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menghadapi tantangan lingkungan tersebut.

Perjuangkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan

Lebih lanjut, Wardis berharap keberadaan konsorsium dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sehingga masyarakat di wilayah kepulauan tidak terus tertinggal dibandingkan kawasan lain.

Dia mengatakan, tingginya biaya logistik yang bahkan disebutnya lebih dari 30 persen dibandingkan wilayah lain menjadi salah satu hambatan bagi perkembangan ekonomi daerah kepulauan.

Melalui konsorsium, perguruan tinggi juga diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra internasional.

Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan teknologi, tetapi juga membuka peluang memperoleh dukungan pendanaan untuk berbagai program pembangunan.

Wardis mengibaratkan pembentukan konsorsium seperti petani kecil yang harus bersatu ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

“Kalau seorang petani berhadapan dengan perusahaan besar, dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus berkelompok dan berorganisasi untuk membangun satu kekuatan. Begitu juga kita di wilayah kepulauan,” tuturnya.

Dia berharap konsorsium menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan berbasis karakteristik wilayah kepulauan.

Dengan demikian, potensi sumber daya laut dapat dikelola secara optimal, anggaran pembangunan lebih memperhatikan kebutuhan daerah kepulauan, serta kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat dikurangi. (TM-02)

Memuat komentar...