AMBON, TM.– Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW), resmi terpilih sebagai Wakil Ketua I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) untuk masa bakti 2025–2029.
Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) I ADPSI dan ASDEPSI yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (6/5/2025).
Munas tersebut dipimpin oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024 yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh para ketua DPRD provinsi se-Indonesia.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, selaku tuan rumah, menjadi figur sentral dalam forum ini. Sementara Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, berperan sebagai moderator sidang.
Dalam pemilihan kepengurusan baru, Buky Wibawa ditetapkan sebagai Ketua ADPSI periode 2025–2029. Benhur George Watubun ditetapkan sebagai Wakil Ketua I, bersama wakil ketua lainnya dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Ketua DPRD Banten menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta dipercaya sebagai Bendahara ADPSI.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, turut hadir sebagai narasumber utama. Ia membawakan materi mengenai tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, serta menyoroti pentingnya pengawasan dana transfer daerah, pengelolaan BUMD, hingga pencabutan Perpres Nomor 53 Tahun 2023.
“Munas ini bukan hanya forum pemilihan, tetapi juga sarana konsolidasi kelembagaan legislatif daerah,” kata Buky Wibawa. Ia menambahkan bahwa Jawa Barat siap menjadi role model nasional dalam penguatan fungsi legislasi di daerah.
Forum juga membahas sejumlah isu strategis, seperti wacana pembentukan daerah otonomi baru, evaluasi distribusi dana ke daerah, hingga penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menanggapi amanah tersebut, Benhur George Watubun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Ini tanggung jawab besar. Kami akan bekerja maksimal memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah dengan membangun sinergi bersama pemerintah pusat dan parlemen nasional,” ujarnya.(TM-02)
