Ambon, TM.– Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar rapat membahas polemik lahan Bandara Imroing di Kecamatan Babar Barat.
Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian MBD, Rabu (2/8/2025), setelah DPRD menerima surat dari warga yang mengklaim kepemilikan lahan di lokasi bandara.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua dan anggota Komisi I DPRD Maluku, Asisten III Setda MBD, Kabag Hukum, Dinas Perhubungan, Kepala BPN MBD, serta kuasa hukum Umar Key & Partner.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sholichin Buton, menegaskan bahwa Bandara Imroing merupakan kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus penunjang pengoperasian Blok Masela.
Menurutnya, pemerintah daerah harus serius menuntaskan persoalan lahan agar pembangunan bandara tidak terus terhambat.
“Komisi I sudah tiga kali datang ke MBD untuk memastikan progresnya. Pemkab harus konsisten dan serius menyelesaikan persoalan lahan,” tegas Sholichin.
Politisi PKS itu menambahkan, pembangunan bandara sangat penting untuk membuka akses transportasi udara, mengurangi keterisolasian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Maluku ini wilayahnya sangat luas, transportasi udara adalah kunci. Kehadiran Bandara Imroing akan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sholichin yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Buru dan Buru Selatan berharap, pertemuan tersebut menjadi langkah konkret agar sengketa lahan segera selesai dan pembangunan bandara bisa diwujudkan dalam waktu dekat.(TM-03)
