AMBON, TM — Rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) yang semula direncanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) namun kemudian bergeser ke Kota Ambon mendapat sorotan dari kalangan akademisi.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof. Teddy Ch. Leasiwal, menilai perubahan lokasi proyek strategis tersebut seharusnya didasarkan pada kajian komprehensif yang mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kemampuan fiskal daerah, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Maluku.
“Ketika penetapan MIP di Seram Bagian Barat, tentu ada sisi positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Namun kita juga harus melihat bahwa infrastruktur dasar di sana belum mapan. Jalan belum memadai, listrik belum stabil, serta aspek sosial budaya masyarakat juga perlu diperhatikan melalui kajian yang komprehensif,” kata Leasiwal di Ambon, Rabu (11/3).
Sebagai alternatif, ia menyebut kawasan bekas pabrik tripleks di Batu Gong dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan kawasan industri yang mendukung Maluku Integrated Port.
Menurut dia, pembangunan pelabuhan industri terintegrasi seperti MIP tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik pelabuhan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai infrastruktur penunjang, seperti jaringan listrik yang kuat, ketersediaan air bersih, infrastruktur jalan, serta kesiapan sumber daya manusia.
Leasiwal menambahkan, pembangunan berbagai infrastruktur tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Kalau tetap dilaksanakan di sana, pertanyaannya apakah daerah sanggup membangun seluruh infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur seperti itu membutuhkan pendanaan yang sangat besar, sementara kemampuan pendapatan asli daerah juga terbatas,” ujarnya.
Ia menilai sejak awal pemerintah seharusnya tidak langsung menetapkan satu lokasi pembangunan MIP tanpa melakukan kajian perbandingan wilayah secara menyeluruh. Beberapa wilayah di Maluku, menurutnya, seharusnya dijadikan opsi sebelum menentukan lokasi yang paling strategis.
“Saya lebih setuju jika sejak awal beberapa wilayah dijadikan opsi, misalnya Pulau Seram, Pulau Ambon, atau Pulau Buru, kemudian dibuat kajian perbandingan untuk melihat mana yang paling cocok dan strategis untuk pembangunan MIP,” katanya.
Leasiwal juga menilai perubahan lokasi dari Seram Bagian Barat ke Ambon berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap aktivitas ekonomi yang sempat berkembang di Pulau Seram akibat wacana proyek tersebut.
Perkuat pelabuhan penghubung
Selain menyoroti konsep pembangunan MIP, Leasiwal mengusulkan pendekatan pembangunan yang lebih realistis, yakni memperkuat pelabuhan-pelabuhan penghubung yang sudah ada di Maluku.
Sebagai wilayah kepulauan, Maluku membutuhkan sistem konektivitas yang kuat melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ditata dan ditingkatkan kapasitasnya.
“Saya sudah mengusulkan agar pelabuhan-pelabuhan penghubung yang sudah ada ditata, diperbaiki, dan ditingkatkan kualitas pelayanannya sehingga menjadi pintu konektivitas dari Kota Ambon ke wilayah lain,” ujarnya.
Beberapa jalur yang dinilai dapat diperkuat antara lain lintasan Pelabuhan Hunimua–Waipirit, Pelabuhan Hitu, hingga jalur pelayaran menuju kawasan Huamual Belakang dan sejumlah pulau di sekitar Seram.
Menurut Leasiwal, pendekatan tersebut dinilai lebih efisien dari sisi biaya dan dapat berdampak langsung terhadap mobilitas ekonomi masyarakat.
Leasiwal juga mengingatkan bahwa pembangunan kawasan industri tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam waktu singkat.
Menurut dia, transformasi ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri membutuhkan proses panjang dan adaptasi yang kompleks.
“Saya bukan termasuk kelompok yang percaya bahwa pembangunan industri secara cepat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri itu membutuhkan waktu sangat panjang,” katanya.
Ia memperkirakan perubahan struktur ekonomi tersebut dapat berlangsung antara 10 hingga 30 tahun karena masyarakat membutuhkan peningkatan keterampilan, perubahan pola kerja, serta adaptasi sosial.
Terkait dugaan perubahan lokasi MIP dipengaruhi oleh pertimbangan investor atau lembaga pendanaan internasional, Leasiwal menilai hal tersebut sangat mungkin terjadi.
Menurut dia, investor biasanya memilih wilayah yang memiliki infrastruktur pendukung yang sudah tersedia sehingga risiko investasi dapat ditekan.
“Investor tentu akan melihat mana wilayah yang paling cepat mengembalikan modal dan infrastruktur pendukungnya sudah tersedia. Jika dibandingkan, Kota Ambon memang lebih siap dari sisi sarana pendukung,” ujarnya.
Namun, jika MIP benar-benar dibangun di Ambon, ia mengingatkan kota tersebut berpotensi menghadapi tekanan terhadap daya dukung wilayah karena keterbatasan ruang.
Leasiwal menegaskan bahwa pembangunan industri di Maluku harus disertai strategi pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. (TM-02)
