Malra, TM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menegaskan komitmen mempercepat pembangunan di Pulau Kei Besar, wilayah perbatasan sekaligus pulau kecil terluar yang selama ini menghadapi tantangan keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur.
Penegasan itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lima kecamatan se-Pulau Kei Besar di Gedung Putih Elat, Kecamatan Kei Besar, Selasa (03/03/2026).
Dalam sambutannya, Bupati mengakui kondisi geografis Kei Besar yang berbukit serta konektivitas wilayah yang belum optimal menjadi penghambat utama pembangunan.
Hingga kini, tingkat keterhubungan wilayah baru mencapai 53 persen, sementara 54 desa belum terhubung dengan jalan dalam kondisi mantap.
“Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaher.
Data Pemkab menunjukkan 67 persen penduduk miskin ekstrem Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar. Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, tercatat 7.070 jiwa atau 21,98 persen dari total kabupaten tergolong miskin ekstrem.
Wilayah ini juga mencatat prevalensi stunting tertinggi sebesar 20,89 persen serta sembilan ohoi belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Menurut Bupati, tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang terarah dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab terus mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui Balai Jalan Nasional.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Elat ditetapkan sebagai simpul utama konektivitas dan pusat pelayanan publik di Pulau Kei Besar. Kota ini diproyeksikan menjadi pusat jasa, ekonomi, dan distribusi perdagangan.
“Penguatan Pasar Elat menjadi langkah konkret untuk memperpendek rantai distribusi komoditas kelapa, ikan, rumput laut, dan hasil pertanian pangan agar nilai tambah dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” katanya.
Pemkab juga menetapkan prioritas berbeda di setiap kecamatan. Kei Besar Utara Timur difokuskan pada pembukaan akses jalan dan telekomunikasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penanganan stunting.
Kei Besar Utara Barat diprioritaskan pada pembangunan jalan dan jembatan karena sebagian besar desa belum memiliki akses memadai.
Sementara itu, Kei Besar Selatan melanjutkan pembangunan infrastruktur setelah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 7,8 persen.
Adapun Kei Besar Selatan Barat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses air minum, pembangunan jalan, dan peningkatan sarana kesehatan.
Bupati menegaskan empat arah utama pembangunan Pulau Kei Besar, yakni peningkatan akses dan konektivitas menuju Elat, penguatan Elat sebagai pusat jasa dan distribusi ekonomi, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan pelayanan dasar hingga desa terpencil.
“Pemerintah bertekad mewujudkan pembangunan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Pulau Kei Besar,” tandasnya.(TM-03)
