AMBON, TM.— Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach, meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk meninjau ulang rencana pembatalan pelaksanaan Kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) Tahun 2025 di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Kegiatan nasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Gerakan Pramuka ini dijadwalkan berlangsung pada 23–29 Oktober 2025 di Pulau Kisar, salah satu wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
“KBN sangat penting untuk memperkuat kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, terutama di wilayah perbatasan. Kegiatan ini telah dirancang sejak lama dan lokasi pelaksanaannya juga sudah ditinjau panitia pusat,” ujar Noach saat diwawancarai di Ambon, Jumat (30/5/2025).
Menurut Noach, pembiayaan KBN telah diatur secara gotong royong oleh masing-masing Kwartir Daerah bersama sumber pendanaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk menunda atau membatalkan kegiatan tersebut.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terkait dukungan anggaran, namun jawaban yang diterima cukup mengecewakan.
“Katanya tidak ada anggaran. Padahal, kegiatan berskala nasional seperti ini semestinya sudah diantisipasi sejak awal. Pencanangan kegiatan ini pun bukan hal baru, melainkan sudah dimulai sejak tahun lalu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Noach menilai dalih keterbatasan fasilitas tidak seharusnya menjadi alasan pembatalan. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan di MBD telah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan KBN.
“Kita memang sedang dalam masa efisiensi anggaran, tetapi kita juga harus melihat manfaat jangka panjangnya. Ini momen penting untuk mempromosikan potensi wilayah perbatasan secara nasional dan internasional,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada 2010 lalu, kegiatan Sail Banda juga berlangsung sukses di MBD meskipun dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur.
“Jika pada waktu itu saja bisa, mestinya sekarang juga bisa. Masalahnya ada pada kesiapan Dinas. Mereka tidak siap secara administratif dan koordinatif,” tegasnya.
Noach mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk memaksimalkan jejaring dan sumber daya yang dimiliki guna memastikan KBN tetap terlaksana. Ia berharap Gubernur dapat mengambil langkah bijak demi menjaga komitmen terhadap pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kita harus menunjukkan keseriusan kepada pemerintah pusat bahwa Maluku, khususnya MBD, siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” tutup Noach.(TM-02)
