Ambon, TM. — Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati MBD, Kamis (5/6/2025).
Kegiatan HLM ini dibuka langsung oleh Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi layanan publik, serta penguatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui digitalisasi, kita dorong layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati Noach.
Ia juga menegaskan dukungan Pemkab terhadap pelaku usaha di MBD, namun tetap menekankan kepatuhan terhadap aturan, terutama dalam hal kewajiban perpajakan. Saat ini, menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban memotong dan menyetor pajak daerah seperti retribusi 10 persen dan PPh 23 sebesar 2 persen.
“Kami ingin kewajiban ini berjalan dengan tertib. Jika diabaikan, tentu ada konsekuensi hukum,” tegasnya.
Selain aspek fiskal, Bupati Noach juga menyoroti penguatan sektor pangan lokal, khususnya beras dan ayam, sebagai penopang industri kuliner dan perhotelan. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani, peternak, serta pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya turut mendorong penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kita juga tengah mendorong digitalisasi dalam sistem penerimaan dan belanja daerah, agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan pembayaran non tunai melalui QRIS,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Noach turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia terhadap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pendampingan teknis dan fasilitasi program P2DD di MBD.
“Kami berharap digitalisasi keuangan daerah segera terwujud dan berjalan optimal dalam waktu dekat,” pungkasnya.
