Ambon, TM.– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor potensial, terutama pariwisata, layanan kesehatan, dan perpustakaan.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (8/7/2025).
Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin, mengatakan bahwa sejauh ini hanya tiga destinasi wisata di Maluku yang memberikan kontribusi PAD melalui retribusi, yaitu Pantai Liang, Pantai Namalatu, dan Gong Perdamaian Dunia.
“Retribusi kita masih bertumpu pada tiga destinasi itu. Ini sangat terbatas, padahal potensi wisata kita sangat besar. Harus ada perluasan cakupan dan penguatan pengelolaan,” ujarnya.
Anggota Komisi IV, Yan Zamora Noach, menilai bahwa lemahnya promosi menjadi salah satu penyebab utama minimnya pemasukan dari sektor pariwisata.
Ia mencontohkan Banda Neira dan Saparua yang berpotensi menjadi destinasi kelas dunia, namun hingga kini belum tergarap maksimal, baik dari sisi promosi maupun infrastruktur.
“Kalau ingin Maluku dikenal luas, promosinya harus global. Tidak cukup hanya andalkan tiga titik wisata,” ujar Noach. Ia juga meminta transparansi dalam pengelolaan retribusi dan aset wisata oleh OPD terkait.
Sorotan juga datang dari Lucky Wattimury yang mempertanyakan mengapa dua situs sejarah penting, Benteng Belgica dan Benteng Amsterdam, belum dijadikan sumber PAD. Menurutnya, dua ikon tersebut memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara.
“Kita punya banyak aset budaya dan sejarah yang bisa dimaksimalkan. Jangan hanya PAD dari tiga lokasi saja,” tegasnya.
Selain sektor pariwisata, Komisi IV juga mengkritisi kinerja layanan kesehatan dan kondisi fisik Perpustakaan Daerah yang dinilai memprihatinkan. Legislator Lucky Wattimury menyinggung kinerja Balai Kesehatan Paru yang dinilainya belum mencerminkan upaya nyata dalam peningkatan PAD.
“Semangat penting, tapi harus ada bukti kerja. Jangan target PAD dinaikkan sementara kinerja belum ada,” katanya.
Anggota Komisi IV lainnya, Ulis Rutasouw, mengingatkan agar Pemprov Maluku lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial di tengah keterbatasan fiskal.
“Belanja jangan lebih besar dari pendapatan. Kalau tidak dikendalikan, daerah akan terus berutang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti momentum pelaksanaan Meti Kei pada Oktober 2025 sebagai peluang promosi wisata yang harus dimanfaatkan maksimal.
Sementara itu, legislator Yunus Serang menegaskan perlunya perhatian terhadap perawatan fasilitas alat kesehatan yang rusak serta pengembangan Banda Neira sebagai destinasi unggulan.
Anggota Komisi IV lainnya, Noaf Rumauw, mengkritik kondisi bangunan Perpustakaan Nasional di Ambon yang rusak berat, serta keterbatasan destinasi yang dijadikan sumber PAD.
“Kita punya banyak potensi yang belum digarap. Jangan biarkan pariwisata kita stagnan seperti sekarang,” katanya.
Komisi IV DPRD Maluku dalam penutup rapat menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja OPD penghasil PAD. DPRD juga mendorong kolaborasi lintas sektor, inovasi program, serta perbaikan tata kelola guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Kalau kita ingin Maluku maju secara berkelanjutan, maka seluruh potensi daerah harus dikelola secara serius, profesional, dan transparan,” pungkas Dali Fahrul.(TM-02)
