Ambon, TM.– Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) untuk menghentikan sementara operasional PT Spice Islands Maluku (SIM) menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy, menyebut langkah tersebut sebagai blunder serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya para pekerja.
“Kenapa Pak Bupati bisa buat blunder seperti itu? Akibat penghentian sementara ini, banyak tenaga kerja yang terdampak. Ini bukan persoalan kecil,” tegas Zain, kepada Wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, keputusan sepihak tersebut tidak hanya menghentikan roda ekonomi di wilayah itu, tetapi juga turut memicu keresahan sosial yang mengarah pada tindakan anarkis.
“Sudah terjadi pembakaran alat berat. Ini sinyal bahwa masyarakat mulai resah. Bisa saja ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini. Karena itu kami mendesak Polda Maluku untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” ujarnya.
Zain juga merespons pernyataan Gubernur Maluku yang sebelumnya meminta Bupati meninjau ulang keputusannya. Ia menilai langkah Gubernur tepat, namun menekankan perlunya tindakan konkret di lapangan.
“Kalau hanya sekadar meninjau ulang tanpa langkah nyata, itu tidak cukup. Apalagi kalau ternyata yang bermasalah bukan perusahaan, melainkan kebijakan sepihak dari Bupati,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Provinsi Maluku, menurut Zain, akan memanggil Pemerintah Kabupaten SBB untuk memberikan klarifikasi resmi di hadapan Komisi terkait. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini.
“PT SIM itu pernah dikunjungi Gubernur, dan di sana juga ada Bupati. Jadi tidak bisa lepas tanggung jawab. Ini menyangkut nasib masyarakat. Jangan sampai rakyat jadi korban dari keputusan yang tidak matang,” tambahnya.
Politisi asal daerah pemilihan SBB itu juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung upaya penyelamatan situasi agar konflik tidak berkembang lebih luas.
“Kita perlu langkah cepat. Kalau tidak, yang dirugikan bukan hanya perusahaan atau pemerintah, tetapi rakyat yang setiap hari bergantung hidup dari pekerjaan mereka,” pungkasnya. (TM-02)
