Langgur, TM – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, menegaskan pentingnya integrasi sektor pertanian dan pariwisata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tiga kecamatan yakni: Kei Kecil Timur (KKT), Kei Kecil Timur Selatan (KKTS), dan Manyeuw.
Dalam forum tersebut, Hanubun menyebut KKT dan KKTS sebagai lumbung pangan daerah, sementara Manyeuw merupakan gerbang pariwisata Maluku Tenggara, Ketiganya dinilai sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling terhubung.
“Tantangan dan potensi kalian saling terhubung. Masa depan ketiga kecamatan ini akan lebih kuat jika dibangun bersama,” ujar Hanubun, Selasa (03/03/2026).
Menurutnya, KKT dan KKTS menjadi benteng ketahanan pangan dengan produksi jagung, ubi kayu, dan kelapa. Sementara Manyeuw memiliki destinasi unggulan seperti Pantai Ngurbloat, yang dikenal dengan pasir putihnya sebagai salah satu yang terhalus di Indonesia.
Ia menjelaskan, keterhubungan kedua sektor tersebut harus dimanfaatkan secara strategis. Ketika wisatawan datang menikmati pantai, kebutuhan pangan mereka dapat dipasok langsung dari hasil pertanian lokal.
“Inilah satu ekosistem, pangan menyangga pariwisata, pariwisata mengangkat nilai pangan,” tegasnya.
Data Pemkab Maluku Tenggara menunjukkan kunjungan wisatawan meningkat signifikan dari 18.264 orang pada 2020 menjadi 129.300 orang pada 2024.
Rata-rata lama tinggal wisatawan juga dilaporkan naik, membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pangan lokal.
Produk seperti keripik ubi, tepung jagung, dan kuliner tradisional Kei yang dikemas modern dinilai berpotensi menjadi oleh-oleh khas destinasi.
Hanubun juga menyinggung capaian Desa Wisata Ohoi Ngilngof yang meraih penghargaan nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan potensi lokal mampu bersaing di tingkat nasional.
Di sisi lain, Bupati mengakui adanya tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Desa 2026. Alokasi awal Rp121,6 miliar untuk 190 ohoi dipotong menjadi Rp52,1 miliar berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, atau turun sekitar 58 persen.
Pemda berupaya menutup kekurangan melalui Alokasi Dana Ohoi dari APBD Rp38,2 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp2,8 miliar, serta BPJS perangkat ohoi Rp1,2 miliar. Total dana yang mengalir ke 192 ohoi tahun ini sekitar Rp94,3 miliar.
“Kita semua tahu ini jauh dari cukup. Tetapi selama petani masih bekerja dan wisatawan masih datang, kita tidak akan benar-benar miskin,” ujarnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, setiap ohoi diminta menetapkan tiga hingga lima program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti jalan usaha tani, embung, gudang hasil panen, serta fasilitas pendukung wisata.
Ia juga menekankan penguatan BUMO dan koperasi sebagai instrumen peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta menghidupkan kembali program Ve’e Kesyang atau kebun bekal keluarga sebagai strategi ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.
Menutup sambutannya, Hanubun mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan tradisi lokal seperti sasi.
“Musrenbang yang bermakna bukan yang panjang daftarnya, tetapi yang tajam prioritasnya,” tandasnya.(TM-03)
