Langgur, TM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi lanjutan guna mematangkan persiapan pelaksanaan bakti sosial terintegrasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 22–23 April 2026 di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyambut kunjungan Menteri Sosial, khususnya terkait pelaksanaan program-program sosial yang menjadi perhatian nasional.
Sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya operasi katarak, layanan kesehatan masyarakat, penanganan disabilitas, penyaluran bantuan sosial, hingga validasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial.
“Validasi data menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujar Thaher dalam rapat yang berlangsung di aula kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (20/4/2026).
Salah satu program prioritas adalah operasi katarak dengan target minimal 250 pasien. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan jumlah sasaran, mengingat capaian saat ini masih di bawah target yang ditetapkan.
Pemerintah pusat juga memastikan perluasan cakupan layanan, termasuk bagi pasien dengan kategori tertentu, serta dukungan pembiayaan melalui kolaborasi lintas lembaga dan mitra sosial.
Selain itu, layanan kesehatan lain yang akan dilaksanakan meliputi fisioterapi, penanganan kusta, donor darah, serta layanan bagi orang dengan gangguan jiwa dan pasien HIV/AIDS.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien, khususnya untuk kasus HIV/AIDS, dengan tetap memastikan pelayanan dan bantuan sosial berjalan optimal melalui pendampingan resmi.
Aspek administrasi kependudukan turut menjadi perhatian, terutama terkait akta nikah dan data keluarga penerima bantuan sosial.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat proses pendataan guna menghindari kendala dalam penyaluran bantuan.
Rapat juga menyoroti persoalan tunggakan biaya pendidikan yang melibatkan ratusan siswa dengan total nilai lebih dari Rp115 juta.
Penanganan masalah tersebut akan dikoordinasikan lintas sektor agar dapat segera diselesaikan.
Selain pembahasan program, kesiapan teknis kunjungan turut dibahas, mulai dari penentuan lokasi kegiatan, mobilisasi masyarakat, hingga koordinasi lintas wilayah antara Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Bupati menegaskan, kunjungan Menteri Sosial harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat pelayanan sosial di daerah.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.(TM-02)
