Ambon, TM – Ditengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara terus mendorong percepatan pembangunan daerah.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menyerahkan sejumlah proposal lintas sektor kepada Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, saat melakukan kunjungan kerja ke Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Sabtu (3/1/2026).
Proposal itu diserahkan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, dengan melibatkan sejumlah OPD teknis, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Dinas Perikanan, Bapelitbangda, serta Badan Keuangan Daerah.
Bupati menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tahun 2025–2026 berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam mengoptimalkan pembangunan.
Dalam situasi efisiensi ini, kata Bupati, pihaknya tidak akan pernah menyerah.
“Saya terus mendorong pimpinan OPD untuk tetap berinovasi dan bekerja maksimal membangun daerah, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Yang besar dikurangi agar bisa cukup,” ungkap Bupati Thaher.
Ia juga meminta dukungan DPR RI untuk memperjuangkan proposal-proposal yang disampaikan, terutama pada sektor infrastruktur, perhubungan, perumahan, dan perikanan, termasuk dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati juga menyoroti beban fiskal daerah yang meningkat akibat pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski keberadaan PPPK sangat mendukung jalannya pemerintahan, namun hal ini mengurangi alokasi anggaran pembangunan lainnya.
“PPPK sangat membantu, tetapi konsekuensinya anggaran pembangunan menjadi berkurang. Karena itu kami berharap ada dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui DPR RI,”ujar Bupati.(TM-03)
