AMBON, TM— Perjuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mendapatkan status embarkasi haji penuh terus berjalan. Upaya ini bertujuan agar calon jemaah haji (CJH) asal Maluku tak lagi harus transit di Makassar.
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Formature Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku, Poyo Sohilauw. Ia menilai, langkah yang ditempuh Kanwil Kemenag Maluku di bawah kepemimpinan Dr. H. Yamin, S.Ag., M.Pd.I. merupakan bentuk komitmen serius terhadap pelayanan haji di Indonesia Timur.
“Perjuangan ini harus didukung semua pihak, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, hingga anggota legislatif dan elemen kepemudaan. Ini soal masa depan pelayanan haji dan keadilan wilayah,” tegas Poyo dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Status embarkasi haji penuh tak hanya memudahkan CJH dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga membawa dampak ekonomi langsung bagi daerah.
Dengan status tersebut, Maluku berpotensi menjadi pusat embarkasi bagi wilayah sekitar seperti Maluku Utara dan Papua, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pendukung.
Poyo menambahkan, perlu ada sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan daerah, termasuk penunjang utama seperti bandara dan akomodasi jemaah. Menurutnya, proses ini tak bisa berjalan sendiri, namun perlu perjuangan kolektif dengan strategi politik kedaerahan yang solid.
“Apalagi, sebagian besar CJH adalah lansia. Ini menyangkut aspek kemanusiaan, sehingga perlu menjadi prioritas,” tandasnya.
Kanwil Kemenag Maluku sendiri disebut terus melakukan koordinasi intensif di tingkat lokal hingga nasional.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dikabarkan telah memberikan dukungan terhadap upaya ini, yang dinilai sebagai tonggak penting bagi pelayanan haji yang lebih mandiri di wilayah Indonesia Timur.(TM-04)
