Ambon, TM.- Pemerintah Kota Ambon hingga kini belum melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Ambon terkait kewajiban pembayaran kepada tiga perusahaan jasa penyewaan tenda, kursi, dan dekorasi. Akibatnya, kuasa hukum para pihak menggugat mengajukan permohonan eksekusi aset ke pengadilan.
Permohonan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum Rhony Sapulette pada 17 Juni 2025. Dalam salinan permohonan yang diterima media ini, Rabu (25/6/2025), eksekusi didasarkan pada tiga putusan perkara perdata dengan nomor 119/Pdt.G/2024, 121/Pdt.G/2024, dan 122/Pdt.G/2024, yang masing-masing telah diputus pada pertengahan Juni 2024 lalu.
“Putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah diberitahukan kepada para pihak. Namun, meski telah dilakukan aanmaning (peringatan) beberapa kali, Pemerintah Kota Ambon belum juga melaksanakan kewajibannya,” ujar Sapulette saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Adapun pihak pemohon eksekusi terdiri atas Jenny Soplanit, Luther Patopangan, dan Wilhelmina Mirjam Mussa, yang mewakili tiga perusahaan, yaitu CV Sarira, UD Ronawiska, dan CV Wilsa.
Sebagai objek eksekusi, kuasa hukum mengajukan penyitaan aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Ambon seluas 50.000 meter persegi di Desa Paso, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Aset tersebut tercatat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 61 atas nama Pemkot Ambon.
Ketiga perusahaan sebelumnya menggugat Pemkot Ambon karena dinilai melakukan wanprestasi dalam pembayaran jasa sewa sejak 2019. Proses hukum yang berlangsung selama hampir satu tahun akhirnya dimenangkan oleh pihak penggugat.
Melalui pengajuan permohonan eksekusi ini, Sapulette berharap agar Pengadilan Negeri Ambon segera menindaklanjuti dan melaksanakan eksekusi guna memastikan hak-hak kliennya terpenuhi.
“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan hak para pemohon diberikan sesuai amar putusan pengadilan,” tegas Sapulette.(TM-02)
