Ambon, TM.– Persoalan pendidikan di Seram Bagian Barat (SBB) membutuhkan penanganan segera. Dari fasilitas gedung sekolah, hingga hak guru-guru yang harus dipenuhi pemerintah.
Hal ini terungkap dalam pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku di SBB. Pihak sekolah
Membutuhkan pembangunan gedung baru, para guru juga mengeluhkan keterlambatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, menyampaikan temuan tersebut kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (3/3).
“Dalam pengawasan di SBB, kami meninjau beberapa sekolah dan mengadakan rapat dengan kepala sekolah serta dewan guru. Banyak aspirasi yang kami tampung, baik terkait kesejahteraan guru maupun kondisi fisik sekolah,” ungkap Saodah.
Salah satu keluhan utama yang muncul adalah terkait TPP guru, yang hingga kini belum dicairkan. Menurut Saodah, pencairan TPP dilakukan secara kolektif, sehingga diperlukan koordinasi antar-sekolah agar data yang diunggah akurat dan pencairan dapat segera dilakukan.
Selain itu, para guru juga mengeluhkan kenaikan pangkat yang sudah diajukan namun belum ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Maluku. Menanggapi hal ini, BKD berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.
Masalah lain yang ditemukan adalah jam masuk kerja guru, di mana beberapa guru kesulitan hadir tepat pukul 07.00 pagi untuk melakukan absensi. Mereka mengusulkan perubahan menjadi pukul 07.30, yang menurut Saudah telah mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan.
Dari hasil pengawasan, ditemukan bahwa beberapa sekolah di SBB telah berusia lebih dari 45 tahun tanpa ada pembangunan gedung baru. Salah satu contohnya adalah SMA Negeri 1 SBB, yang mengalami keretakan akibat gempa.
“Mereka membutuhkan pembangunan gedung baru, namun anggaran dari pusat hanya untuk rehabilitasi, bukan pembangunan baru,” jelasnya.
Selain itu, sekolah-sekolah di SBB juga membutuhkan penambahan ruang kelas, ruang guru, aula, dan pagar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.(TM-02)
