AMBON, TM.– DPRD Maluku meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku terhadap ketimpangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasalnya, sejumlah kecamatan di daerah tersebut hingga kini belum memiliki gedung Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada SMA yang terpaksa menggunakan ruang belajar milik Sekolah Dasar (SD).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (26/5/2025).
“Untuk bidang pendidikan, ada dua kecamatan yang sampai saat ini belum dibangun SMA, yakni Kecamatan Sir-Sir dan Kecamatan Aru Selatan Timur,” ungkap Watubun.
Watubun juga menyebut bahwa masyarakat di wilayah tersebut telah menyiapkan lahan dan terdapat SMP penyangga, namun pembangunan SMA belum direalisasikan. Bahkan, pembangunan SMA Doka Barat yang direncanakan sejak tahun lalu hingga kini belum menunjukkan progres berarti.
“SMA Longgar Apara dan sekolah di Papakula juga belum dibangun. Kami minta perhatian serius dari Pemprov Maluku. Target pemerintah soal masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera tak akan tercapai jika pendidikan terus dibiarkan tertinggal,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Feny Loy, turut menyoroti persoalan serupa. Menurutnya, di beberapa kecamatan, sekolah-sekolah telah dibuka namun tanpa kehadiran guru maupun bangunan fisik.
“Contohnya di Kecamatan Aru Selatan, sekolah sudah dibuka tahun lalu, tapi hingga kini belum ada guru maupun bangunannya. Di Sir-Sir juga belum ada pembangunan sekolah sama sekali,” jelas Loy.
Ia menambahkan, SMA Doka Barat saat ini sudah memiliki siswa namun belum memiliki gedung dan terpaksa menggunakan ruang kelas SD Inpres Doka Barat sebagai tempat belajar sementara.
Dengan berbagai persoalan tersebut, DPRD Maluku dan DPRD Kepulauan Aru mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Maluku, khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Kepulauan Aru.(TM-03)