AMBON, TM.– Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbebani oleh utang dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wattimury menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat belum mempertimbangkan tantangan khusus yang dihadapi Maluku dalam pembangunan.
“Maluku masih masuk kategori daerah miskin di Indonesia, bahkan tiga kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Sementara PAD kita hanya sekitar Rp600 miliar dari total APBD Rp3,3 triliun, dan 60 persen anggaran itu habis untuk belanja birokrasi,” ungkap Wattimury saat ditemui di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (17/3/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan Maluku semakin berat akibat kewajiban membayar utang yang cukup besar. Dari APBD yang tersedia, Rp137 miliar dialokasikan untuk pembayaran utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sementara Rp72 miliar lainnya digunakan untuk melunasi utang kepada pihak ketiga.
“Kalau efisiensi diterapkan secara seragam tanpa melihat kondisi daerah, Maluku akan semakin sulit berkembang. APBD yang kecil sebagian besar digunakan untuk belanja rutin dan pembayaran utang. Lalu, apa yang bisa dirasakan oleh rakyat?” tegasnya.
Meski demikian, Wattimury mengapresiasi langkah Gubernur Maluku yang tetap berupaya membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, ia menekankan bahwa program tersebut harus mendapat dukungan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD agar memiliki ruang fiskal yang memadai untuk program strategis lainnya.
Sebagai solusi, Wattimury mengusulkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diterapkan secara kaku di Maluku. Salah satu langkah konkret yang diusulkannya adalah memperpanjang tenor pembayaran pinjaman ke PT SMI dari lima tahun menjadi tujuh tahun agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan.
“Apalagi hubungan Gubernur Maluku dengan Presiden cukup dekat, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan partai di daerah dan pusat. Ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” pungkasnya.(TM-02)
