Ambon, TM. – Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan diminta Komisi I DPRD Maluku untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Frans Duma.
Desakan ini muncul setelah konflik antar pemuda kembali pecah di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), menyebabkan dua korban jiwa meninggal dunia dan 14 orang luka-luka.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menilai bahwa konflik sosial di Malra bukanlah hal baru. Menurutnya, kejadian serupa terus berulang tanpa ada solusi konkret dari aparat kepolisian setempat.
Solichin menegaskan, penanganan konflik oleh Polres Maluku Tenggara dinilai belum maksimal. DPRD Maluku sebelumnya telah mengingatkan agar langkah preventif diperkuat, namun insiden serupa kembali terjadi.
“Kami meminta Kapolda untuk mengevaluasi Kapolres agar ada peningkatan dalam penanganan keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya di Ambon, Senin (17/3).
Komisi I DPRD Maluku juga berencana mengundang Kapolda Maluku untuk rapat dengar pendapat usai agenda pengawasan APBD pekan depan. Rapat ini akan membahas langkah strategis dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang.
Dalam bulan suci Ramadan, DPRD Maluku juga mendorong aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
“Kami berharap kepolisian memperkuat pengamanan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu konflik baru,” tambah Solichin.
Selain itu, ia mengusulkan agar Kapolda Maluku menginisiasi dialog dengan tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk mencari solusi jangka panjang terkait keamanan di Maluku Tenggara.
“Penempatan pejabat kepolisian juga harus mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Jika memungkinkan, anak daerah yang memenuhi kualifikasi bisa diberi kepercayaan untuk memimpin,”tutupnya.(TM-02)