AMBON, TM — Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah melalui Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani yang mulai berlangsung di sejumlah wilayah Maluku pada tahun anggaran 2026.
Menurut Irawadi, penyerapan gabah petani harus segera dilakukan dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, disertai pemenuhan standar kualitas sesuai ketentuan Bulog.
“Panen sudah mulai berjalan di beberapa titik. Ini perlu kehadiran Bulog sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah petani, tentunya dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan syarat kadar air maksimal 14 persen, masa tanam 95 sampai 110 hari, serta bukan padi fuso,” kata Irawadi kepada Wartawan, di Ambon, Kamis (15/1).
Ia mengingatkan bahwa kualitas gabah harus menjadi perhatian serius petani. Jika kualitas tidak dijaga, hal tersebut tidak hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat Maluku terhadap beras produksi lokal.
“Kalau kualitas ini tidak dijaga, tentu akan berdampak. Masyarakat Maluku sendiri nanti akan membeli hasil beras itu, jadi mutunya harus betul-betul diperhatikan,” ujarnya.
Irawadi menjelaskan, agenda Komisi II DPRD Maluku saat ini adalah memastikan Bulog mampu menyerap seluruh hasil panen masyarakat, baik gabah maupun jagung, yang mulai diproduksi oleh petani di berbagai daerah.
Ia juga menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan petani melalui optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri.
“Dalam Inpres itu jelas, target pengadaan tahun 2025 sebesar 3 juta ton, dan untuk tahun 2026 naik menjadi 4 juta ton. Ini tentu membutuhkan kerja keras Bulog dalam melakukan penyerapan, sekaligus mengatasi kendala-kendala di lapangan,” kata dia.
Lebih lanjut, Irawadi menilai persoalan pangan di Maluku membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari hulu hingga hilir.
Tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga Dinas Perhubungan yang berperan penting dalam menjamin distribusi pangan antar-pulau.
“Maluku punya tantangan geografis dan faktor cuaca, terutama pada musim timur dengan gelombang dan angin kencang sekitar Oktober sampai Februari. Ini sangat memengaruhi distribusi pangan, khususnya beras,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi II DPRD Maluku berkomitmen mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan pangan di daerah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
“Ke depan kami akan mengonsolidasikan semua struktur yang berkepentingan, supaya persoalan pangan ini bisa ditangani secara menyeluruh dan tidak lagi menjadi masalah berulang,” pungkas Irawadi. (TM-02)
