Ambon, TM — Pemerintah terus memperkuat konektivitas udara di wilayah kepulauan Maluku. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan penerbangan perdana angkutan udara perintis 10 rute Tahun Anggaran 2026 di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat (2/1/2026).
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, hadir langsung dalam kegiatan tersebut sekaligus menyaksikan penyerahan kontrak pekerjaan angkutan udara perintis kepada sejumlah operator penerbangan.
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akses transportasi udara ke wilayah terpencil dan kepulauan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Danyon 735 Nawasena, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Karel Sadsuitubun Langgur, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kepala Basarnas, serta Kepala BMKG.
Sejumlah pimpinan maskapai penerbangan juga turut hadir, di antaranya perwakilan PT Smart Cakrawala Aviation dan PT Mega Basana Nusantara, sebagai operator angkutan udara perintis.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha penerbangan dalam mendukung layanan transportasi udara di wilayah kepulauan.
Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan, penerbangan perintis memiliki peran strategis dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Dengan adanya penerbangan perintis ini, akses masyarakat ke pusat-pusat pelayanan publik akan semakin mudah. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Maluku Tenggara serta wilayah Maluku secara umum,” ujarnya.
Menurut dia, program angkutan udara perintis menjadi solusi penting bagi daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau melalui transportasi darat maupun laut.
Konektivitas udara diharapkan mampu membuka isolasi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan penerbangan perdana ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang merata dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di kawasan kepulauan dan daerah terluar di Maluku.(TM-03)
