AMBON, TM – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
“Perencanaan pembangunan harus dimulai melalui konsultasi publik dan Musrenbang, agar selaras antara aspirasi masyarakat, prioritas daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan partisipatif terus diperkuat guna memastikan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat.
Musrenbang RKPD 2026 dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, sebagai forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Anton juga menjelaskan, pembiayaan kegiatan didukung melalui DPA Bappeda Provinsi Maluku serta kemitraan Australia-Indonesia melalui Program SKALA.
Dalam laporannya, ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Maluku menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pendapatan daerah, kualitas lingkungan hidup, tingkat kemiskinan, hingga indeks kerukunan umat beragama.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, di antaranya penciptaan lapangan kerja, konektivitas antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur.
Sejumlah proyek strategis nasional di Maluku juga dilaporkan mengalami kemajuan, seperti Bendungan Way Apu yang memasuki tahap penyelesaian serta proyek Blok Masela yang terus berjalan.
Selain itu, proyek Ambon Terpadu kembali masuk dalam RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan didorong menjadi prioritas pembangunan 2026.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan.
“Musrenbang adalah ruang strategis untuk menyatukan langkah serta memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan dijabarkan dalam program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Lewerissa.
Ia menyebut, tahun pertama pemerintahan menjadi fase konsolidasi, sementara tahun kedua merupakan fase percepatan pembangunan.
Namun, ia mengakui adanya tantangan besar, termasuk dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih cerdas, efektif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Gubernur juga memaparkan capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Maluku Triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, sedikit di atas rata-rata nasional.
Angka kemiskinan menurun dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,09 poin dan masuk kategori tinggi.
Selain itu, Pemprov Maluku juga meraih sejumlah penghargaan nasional, antara lain Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, SPM Awards 2025, TPID Awards 2025, serta capaian zona hijau dalam penilaian MCSP KPK.
“Ini bukti nyata kerja keras dan kolaborasi kita. Namun penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan sensitif terhadap potensi konflik.
“Selamat bermusyawarah, semoga Musrenbang ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Lewerissa.(TM-03)
