Langgur, TM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Sosial Terintegrasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, mengatakan kegiatan tersebut menyasar sebanyak 1.017 warga penerima manfaat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bakti sosial ini merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah,” ujar Thaher saat kegiatan berlangsung di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp1,15 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Sosial.
Sebanyak 16 jenis layanan terpadu disediakan, mencakup sektor kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
Adapun layanan yang diberikan meliputi operasi katarak, khitanan massal, isbat nikah, pelayanan administrasi kependudukan, serta bantuan pendidikan.
Selain itu, tersedia pula layanan pembebasan pasung bagi orang dengan gangguan jiwa, bantuan alat bantu disabilitas, pelayanan kesehatan bagi lanjut usia, donor darah, hingga program kewirausahaan.
Intervensi lainnya mencakup penanganan penderita kusta, layanan fisioterapi, penguatan lembaga kesejahteraan sosial, program pekerja sosial masuk sekolah, serta bantuan bagi penyintas HIV/AIDS.
Thaher menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu waktu dengan manfaat yang lebih optimal.
“Melalui pendekatan terpadu, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu kegiatan sehingga dampaknya lebih maksimal,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan tepat sasaran.
“Pastikan setiap layanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran daerah, dukungan dari pemerintah pusat sangat membantu dalam menghadirkan layanan bagi masyarakat,” tandasnya.(TM-02)
