Ambon, TM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen bersama untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Lewerissa, kepada Wartawan, di Ambon.
Ia menyebut rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur memiliki nilai strategis dalam mendorong perbaikan sistem pemerintahan.
Menurut dia, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan seiring. Rekomendasi yang ada harus dijawab dengan kerja nyata,” katanya.
Kritik Efesiensi Anggaran
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai belum berimbang dan cenderung membebani daerah.
“Kita minta harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan hanya daerah yang diminta efisiensi, pusat juga harus melakukan hal yang sama,” ujar Benhur di Ambon.
Ia mendorong pemerintah pusat melakukan pembenahan internal secara serius, termasuk mengevaluasi lembaga-lembaga yang dinilai tidak efektif.
“Pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri, termasuk memangkas lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat,” katanya.
Menurut dia, kebijakan efisiensi yang dilakukan secara menyeluruh dan berimbang akan membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah, sehingga pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih optimal. (TM-02)
