BULA, TM.– Masyarakat di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, masih terus bergulat dengan keterbatasan akses listrik.
Dari total 14 desa di kecamatan tersebut, baru enam desa yang telah dialiri listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kilmury dan PLTD Kiandarat. Sementara delapan desa lainnya masih hidup dalam kegelapan.
PLTD Kilmury sendiri baru mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, setelah puluhan tahun hanya menjadi wacana. Operasional pembangkit ini merupakan hasil kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten SBT, di mana Pemkab SBT menyediakan bangunan dan mesin, sedangkan PT PLN bertanggung jawab atas pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tenaga operasional melalui Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara.
Sebelum dapat dioperasikan, bangunan dan mesin PLTD Kilmury harus disesuaikan dengan standar teknis PLN dan mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO). Namun meski sudah berfungsi, pembangkit tersebut belum bisa menyuplai listrik ke seluruh desa karena kendala infrastruktur, terutama akses jalan yang belum terhubung ke semua wilayah.
Permasalahan ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab SBT di bawah kepemimpinan Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muhammad Miftah Thoha R. Wattimena. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pasangan Fachri-Vitho untuk menuntaskan persoalan listrik yang telah lama membelenggu Kilmury.
Anggota DPRD SBT dari daerah pemilihan Kilmury, Fathul Kwairumaratu, mendorong agar pemerintah daerah segera menganggarkan pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah pegawai dan penambahan mesin pembangkit guna mempercepat aliran listrik ke delapan desa yang masih gelap.
“Kami akan terus mendesak pemerintah agar mempercepat pengadaan listrik PLN. Ini kebutuhan pokok masyarakat yang harus segera dipenuhi,” tegas Fathul usai rapat paripurna, Kamis (17/4/2025).
Fathul menyebut DPRD, khususnya Komisi C, telah menjalin komunikasi aktif dengan PT PLN agar seluruh desa di Kilmury bisa mendapatkan pasokan listrik. Namun ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera menuntaskan kewajiban mereka dalam penyediaan fasilitas pendukung.
“Di lapangan, kami menemukan banyak kendala seperti infrastruktur jalan yang belum terhubung dan belum adanya jembatan di beberapa sungai besar. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Saat ini, dua desa yang mendapatkan pasokan listrik dari PLTD Kilmury selama 12 jam per hari adalah Kilmury Kota dan Kilbon. Sementara empat desa lain yakni Gunak, Sumbawa, Bitorik, dan Kamar disuplai oleh PLTD Kiandarat.
Masyarakat berharap, delapan desa yang masih belum menikmati listrik segera mendapat perhatian agar mereka bisa merasakan layanan dasar seperti wilayah lainnya di Maluku. (TM-04)
