Dobo, TM — Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia melalui jalur laut terus diperkuat di wilayah Kepulauan Aru. Puluhan nelayan dan masyarakat pesisir mengikuti sosialisasi migrasi aman yang digelar Dinas Perikanan setempat, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan International Organization for Migration (IOM) bersama Divhubinter Polri dengan mengusung tema “Aku Nelayan, Melaut Aman, dan Taat Aturan”.
Sosialisasi dipusatkan di Aula lantai II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Aru, Benyamin Batmomolin, menegaskan bahwa ancaman di wilayah pesisir tidak hanya terkait penangkapan ikan ilegal, tetapi juga praktik penyelundupan orang yang kian marak.
“Banyak warga tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri, namun berakhir menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi. Ini yang harus kita cegah bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi masuknya kepentingan asing melalui berbagai celah di wilayah pesisir. Menurutnya, aktivitas yang terlihat sepele bisa menjadi pintu masuk bagi praktik ilegal yang merugikan negara.
Dalam forum tersebut, peserta diajak memahami pola-pola kejahatan yang berkembang, termasuk keterlibatan jaringan perantara hingga oknum tertentu dalam praktik penyelundupan orang.
Pertukaran informasi diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sejak dini.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite, menekankan peran strategis nelayan sebagai garda terdepan dalam pengawasan wilayah laut.
“Nelayan paling memahami kondisi laut. Mereka bisa menjadi mata dan telinga dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk penyelundupan manusia,” katanya.
Ia mengungkapkan, kasus TPPO sebelumnya pernah terjadi di wilayah Kepulauan Aru, yang memanfaatkan jalur laut sebagai akses keluar-masuk ilegal. Bahkan, aparat pernah mengamankan warga negara asing tanpa dokumen resmi di wilayah Dobo.
Menurutnya, kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya kesempatan, tetapi juga niat. Karena itu, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berharap terbentuk sinergi antara nelayan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga wilayah perairan dari berbagai ancaman ilegal.
“Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga ikut menjaga kedaulatan negara,” pungkasnya.(gafar bahta)
