Dobo, TM – Kerusakan talud penahan ombak di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Aru kian mengkhawatirkan. Sejumlah titik di Dusun Marbali dan Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah diterjang gelombang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Abrasi yang terus terjadi menyebabkan bagian talud jebol dan berpotensi memperparah kondisi garis pantai, bahkan mengancam permukiman warga di sekitar pesisir.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, didampingi pimpinan dinas teknis termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui bidang PPKLH, turun langsung meninjau lokasi kerusakan, Selasa (7/4/2026).
Dalam peninjauan itu, Bupati melihat langsung sejumlah titik talud yang mengalami kerusakan serius. Di beberapa bagian, struktur penahan ombak bahkan sudah tidak mampu lagi menahan terjangan air laut.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Jika tidak segera ditangani, abrasi akan terus mengikis pantai dan berpotensi mengancam permukiman warga,” tegas Kaidel di sela kunjungan.
Selain meninjau, Bupati juga berdialog dengan warga terdampak. Ia menyoroti aktivitas penambangan galian C yang dilakukan secara tidak terkendali dan diduga turut mempercepat kerusakan kawasan pesisir.
Bupati menginstruksikan DLH untuk meningkatkan pengawasan, serta mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal yang merusak ekosistem pantai.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghentikan penambangan pasir yang tidak sesuai aturan.
“Kesadaran bersama sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan wilayah pesisir,” ujarnya.
Tak hanya meninjau talud, Bupati Kaidel bersama rombongan juga mengunjungi kawasan taman kota di Tanjung Lampu, guna melihat kondisi aset daerah sekaligus mengevaluasi potensi pengembangannya sebagai destinasi wisata.
Kaidel menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru akan segera mengambil langkah cepat melalui koordinasi dengan instansi terkait, baik untuk penanganan darurat maupun perbaikan permanen.
Ia juga menginstruksikan dinas terkait, untuk segera melakukan pendataan kerusakan serta menghitung kebutuhan anggaran perbaikan.
“Penanganan harus cepat dan tepat. Ini menyangkut keselamatan masyarakat di wilayah pesisir,” tegasnya.
Meski di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen mencari solusi jangka panjang guna mengantisipasi abrasi, termasuk penguatan struktur talud serta perlindungan kawasan pesisir.
Diharapkan, langkah cepat pemerintah dapat segera direalisasikan sehingga kerusakan tidak meluas dan masyarakat pesisir dapat merasa lebih aman.(TM-03)
