AMBON, TM. — Diduga karena menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanpa sepengetahuan ahli waris, Lurah Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Diana Tamaela, dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Laporan itu disampaikan salah satu ahli waris tanah eks Hotel Anggrek, Novita Audi Muskita pada Selasa (19/8/2025). Novita menuding, Lurah telah menerbitkan SKT dengan mencatut namanya serta data pribadi adik-adiknya tanpa izin.
Padahal penerbitan SKT itu tidak pernah dimohonkan pihaknya. “Lurah Batu Gajah diduga memasukkan keterangan palsu dalam surat berharga dan menggunakan data pribadi kami tanpa persetujuan,” ujar Novita, dalam rilisnya, Jumat (22/8/2025).
Kasus ini mencuat setelah DPRD Kota Ambon, melalui Komisi III, merekomendasikan pembatalan SKT Nomor 590/02/K.Bt.Gajah dan 590/03/K.Bt.Gajah.
Novita menilai keputusan itu keliru, karena SKT tersebut didasarkan pada dokumen pelepasan hak lewat jual beli yang sah.
Tanah di eks Hotel Anggrek sudah berpindah tangan melalui proses jual beli sejak 2011 dan 2014 antara ahli waris Muskita dengan pembeli bernama Freddy Soenjoyo. Ink dibuktikan dengan akta jual beli dan kuitansi pembayaran lunas.
“Artinya, proses jual beli selesai sejak lama. Kenapa sekarang dipersoalkan lagi? SKT yang diterbitkan lurah seharusnya tidak dibatalkan,” kata Novita.
Selain itu penerbitan SKT pada 12 Juni 2025 juga dinilai bermasalah karena memuat kontradiksi. Pada satu sisi tertulis tanah tidak dalam sengketa, namun di bagian lain tercantum riwayat putusan pengadilan terkait lahan tersebut.
Menurut Novita, Lurah Batu Gajah sendiri diketahui sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ambon yang hingga kini masih berproses di Mahkamah Agung.
Karena itu, Novita menilai lurah melanggar sejumlah pasal pidana, di antaranya Pasal 266 dan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu, Pasal 55 KUHP tentang turut serta tindak pidana, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Ini bukan sekadar soal tanah, tetapi juga penyalahgunaan identitas yang bisa berakibat serius di masa depan,” tandas Novita.
Penasehat Hukum Novita, Rocky M. Tousalwa dan Alfred V. Tutupary, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap aparat penegak hukum menindak tegas dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kasus ini bukan hanya soal keadilan bagi klien kami, tetapi juga preseden penting agar pejabat publik menjaga integritas dan transparansi, terutama dalam penerbitan dokumen pertanahan,” tandas Rocky.
Terkait laporan dimaksud, kata dia, telah didesposisi ke bagian Reskrim, dan menunggu penunjukan penyelidik.
“Suratnya telah didesposisi ke Reskrim. Dan sekarang menunggu penunjukan penyelidik,” pungkas Rocky.(TM-02)
