Ambon, TM — Sejumlah program Pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum tepat sasaran dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, usai mengikuti rapat kerja bersama sejumlah dinas mitra, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (11/4/2025).
Menurut Rovik, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di sejumlah daerah, terdapat program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan warga.
“Hasil pengawasan sebenarnya akan dijabarkan lebih detail oleh Ketua Komisi III. Namun dari pengamatan kami, banyak program yang masih belum tepat sasaran,” jelas Rovik.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar tidak hanya terkesan memenuhi kepentingan politik atau kekuasaan.
“Banyak program yang terkesan asal-asalan dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Kami sudah sampaikan ke Kepala Dinas PU agar dengan keterbatasan anggaran, program bisa benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ismail Usemahu, menyatakan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan.
“Kami menerima semua masukan dari DPRD. Evaluasi akan kami lakukan agar program ke depan benar-benar menyasar masyarakat, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan efektivitas anggaran,” ujarnya.
Ismail juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara PUPR dan pemerintah daerah setempat agar proses identifikasi kebutuhan di lapangan menjadi lebih akurat.
“Kami tidak hanya akan mengandalkan data administratif, tetapi juga turun langsung dan berkoordinasi agar program yang dirancang bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tutup Ismail. (TM-03)
