AMBON, TM.– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyambut positif rencana pendirian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di wilayah perbatasan.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap mobilitas orang asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan berjuluk Bumi Kalwedo.
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh pembentukan Pos Imigrasi tersebut, termasuk penyediaan lahan dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kabupaten MBD memiliki tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Kehadiran Pos Imigrasi akan mempermudah arus orang dan barang sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati Noach dalam pertemuan bersama Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin, pada Rabu (7/5/2025).
Selain Pos Imigrasi, Pemkab MBD juga telah mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk memperkuat kawasan perbatasan dari sisi pertahanan dan pelayanan publik.
Kepala Kanwil Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin, menyebutkan bahwa meski secara geografis MBD sangat strategis, hingga kini wilayah tersebut belum memiliki infrastruktur imigrasi yang memadai.
“Kami belum memiliki kantor maupun personel di sana. Padahal, pengawasan lalu lintas orang asing di pulau-pulau terluar sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,” tegas Doni.
Dengan hadirnya Pos Imigrasi di MBD, pengawasan terhadap perlintasan WNA diharapkan berjalan lebih optimal serta mengurangi risiko pelanggaran imigrasi.
Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Sartono Pining, menambahkan bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dijadwalkan akan meresmikan Pos Imigrasi tersebut pada akhir Mei 2025. Pemerintah Provinsi juga merencanakan pemberian 50 paspor gratis kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan.
Rombongan pejabat imigrasi dan pemerintah daerah juga telah melakukan peninjauan lokasi pembangunan TPI dan Pos Imigrasi di atas lahan milik Pemkab MBD.
Diharapkan fasilitas ini akan menjadi infrastruktur permanen yang berdampak luas terhadap keamanan dan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.
Selain memperkuat pengawasan, keberadaan Pos Imigrasi di MBD juga akan membawa manfaat ekonomi seperti peningkatan perdagangan lintas batas dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
“Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal,” tutup Doni.
