Ambon, TM.— Seratus hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel), La Hamidi dan Gerson Selsily, mendapat sorotan tajam dari Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Lumoy (IMAPPEL).
Organisasi mahasiswa ini menilai belum ada capaian signifikan yang dapat dirasakan masyarakat sejak pasangan kepala daerah itu dilantik pada Februari 2025 lalu.
“Kami mengapresiasi visi dan misi Bupati saat kampanye, namun hingga kini rakyat belum melihat realisasi nyata di lapangan. Janji harus dibuktikan dengan kerja,” ujar Ketua IMAPPEL, Hasan Souwakil, dalam keterangannya kepada media, Kamis (12/6/2025).
IMAPPEL menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai belum tersentuh secara maksimal, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil seperti Kecamatan Fena Fafan dan Ambalau.
“Di Fena Fafan, akses ke layanan kesehatan masih sangat sulit. Padahal, ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat,” kata Hasan.
Di sektor infrastruktur, menurut catatan IMAPPEL, sejumlah proyek jalan dan jembatan masih belum menunjukkan kemajuan. Minimnya perhatian terhadap kawasan tertinggal dinilai menjadi penghambat utama dalam pemerataan pembangunan.
Organisasi ini juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran selama 100 hari kerja pertama. IMAPPEL mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bursel membuka secara rinci realisasi anggaran, terutama pada program-program prioritas yang dijanjikan dalam masa kampanye.
“Ada perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Hasan.
Beberapa program yang dijanjikan dalam kampanye, namun dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan, antara lain Pendidikan dan kesehatan gratis, Ketahanan energi: kuota BBM (minyak tanah), subsidi listrik untuk masyarakat miskin.
Infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi laut di enam kecamatan, Internet satelit gratis: satu desa satu Starlink, Program pangan rakyat: beras gratis untuk masyarakat miskin, Pengembangan 1.000 wirausaha muda dan UMKM.
Kemudian Ketahanan pangan: pencetakan lahan baru dan pembangunan gudang logistik, Pemberdayaan masyarakat adat: rumah adat, dana Rp 100 juta per desa adat, perda adat, Program “Buru Selatan Berakhlak”: insentif tokoh agama, guru ngaji, aktivasi kapal Tanjung Tiram.
Hasan menyayangkan lambatnya progres realisasi berbagai janji tersebut, yang menurutnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan La Hamidi–Gerson.
Sebagai bentuk tanggung jawab moril, IMAPPEL berencana melakukan audiensi langsung dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak percepatan program prioritas.
“Evaluasi 100 hari kerja ini penting sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja dan kembali pada komitmen awal, yakni membangun Buru Selatan dengan visi keberpihakan pada masyarakat kecil,” ujar Hasan.
IMAPPEL memastikan akan terus mengawal setiap kebijakan dan realisasi program pemerintahan secara kritis dan konstruktif.
“Apa yang kami lakukan adalah bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Buru Selatan. Kami ingin pemimpin yang bekerja, bukan hanya berbicara,” pungkasnya.(TM-03)
