Ambon, TM – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mulai mengawasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 guna memastikan proyek-proyek yang didanai berjalan sesuai rencana.
Pengawasan ini dimulai besok (26/2) dengan agenda kunjungan ke lima kabupaten, yakni Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny, menegaskan bahwa pengawasan ini mencakup proyek-proyek yang didanai APBD dan APBN, termasuk sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup.
“Untuk tahap awal, kami akan mengawasi proyek-proyek mitra di Seram Bagian Barat. Selain itu, proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBD dan APBN juga menjadi perhatian utama,” ujar Laipeny di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (25/2).
Setelah dari SBB, tim DPRD akan melanjutkan pengawasan ke SBT, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan akan berakhir di Kabupaten Buru setelah bulan Ramadan.
Selain meninjau proyek pemerintah, Komisi II juga akan menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai isu strategis, termasuk pertambangan di SBB dan konflik pertanian antar desa.
“Kami akan mengawasi langsung persoalan yang berkembang di masyarakat, seperti isu pertambangan di SBB yang sedang viral, serta konflik pertanian yang melibatkan beberapa desa,”jelas Laipeny.
Komisi II juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi di Maluku, tetapi menekankan bahwa investasi harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung investasi, tapi harus memperhatikan ekosistem dan pranata sosial masyarakat adat. Investasi yang masuk harus ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat,”tambahnya.
Selain itu, Laipeny menyoroti pentingnya kantor perusahaan yang berinvestasi di Maluku agar tenaga kerja lokal bisa terserap lebih banyak.
“Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa kantor investor harus ada di Maluku. Ini yang sedang kita dorong agar manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.(TM-02)
