Malra, TM – Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan pentingnya percepatan akses keuangan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) semester I Tahun Anggaran 2026. Kamis (26/02/2026)
Rahantoknam dalam sambutannya, menyampaikan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar agenda administratif, melainkan prasyarat utama terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kecepatan akses keuangan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Tanpa sistem keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, potensi ekonomi daerah tidak akan berkembang secara optimal,” tegasnya.
TPAKD, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Karena itu, forum tersebut harus menjadi ruang kolaborasi yang efektif, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan akses keuangan yang lebih kompleks dibanding wilayah daratan. Distribusi layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya operasional antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi hambatan utama,” ujarnya
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas dan ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal, termasuk praktik tengkulak yang berisiko.
“Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, nelayan, dan petani, belum dapat mengakses pembiayaan formal secara optimal. Hal ini membatasi ekspansi usaha dan produktivitas mereka,” jelasnya.
Rahantoknam menekankan pentingnya indikator kerja yang jelas, pendampingan usaha agar layak pembiayaan, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, percepatan akses keuangan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen menjadikan program tersebut, sebagai bagian integral dari strategi penguatan ekonomi masyarakat pada 2026.
Olehnya itu, fokus utama tahun depan meliputi penguatan UMKM dan sektor ekonomi produktif, perluasan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan literasi serta perlindungan konsumen jasa keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing, termasuk dengan dukungan regulator dan lembaga jasa keuangan.
Diakhir sambutannya atas nama Pemda Malra, Rahantoknam, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Bank Indonesia, Bank Maluku Maluku Utara, Bank Modern, serta seluruh lembaga jasa keuangan atas dukungan dalam memperluas akses keuangan di daerah.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Maluku Tenggara menargetkan percepatan akses keuangan menjadi instrumen nyata, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada 2026.(TM-03)
