Langgur, TM – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, mengungkapkan masih besarnya ketimpangan pembangunan di Pulau Kei Besar, meski wilayah tersebut telah berstatus kawasan perbatasan dan Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Hal itu disampaikan dalam Workshop Percepatan Pembangunan Tahun 2026 di hadapan para pemangku kebijakan pusat, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Thaher, kondisi geografis Kei Besar yang berbukit menjadi tantangan utama. Dari 115 ohoi, sebanyak 54 masih memiliki akses jalan terbatas dan 19 di antaranya masih terisolir.
“Sebagian besar masyarakat tinggal di pesisir yang sempit. Akses sulit, ditambah ancaman longsor dan gelombang pasang,” ujarnya.
Dampaknya, Kei Besar menyumbang 67 persen kemiskinan ekstrem di Maluku Tenggara. Selain itu, banyak rumah tidak layak huni, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi masih terjadi.
Di sisi lain, potensi daerah dinilai besar, terutama di sektor perikanan, perkebunan kelapa dan pala, serta pariwisata. Namun, pengelolaannya belum optimal.
“Produksi kelapa tinggi, tapi masih diolah jadi kopra dengan nilai rendah. Nelayan juga kesulitan akses pasar,” jelasnya.
Pemda pun mendorong pengembangan terintegrasi dengan menjadikan Kota Elat sebagai pusat ekonomi, melalui pembangunan pasar, terminal, dan pengembangan dermaga untuk mendukung Tol Laut.
Di sektor layanan dasar, kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan masih memprihatinkan. Dari 11 puskesmas, hanya tiga yang layak, sementara sebagian besar lainnya rusak.
“Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi,” tegasnya.
Bupati berharap adanya sinergi kuat dengan pemerintah pusat agar pembangunan di kawasan perbatasan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami butuh kehadiran negara yang nyata, terutama dalam infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan dasar,” pungkasnya.(TM-03)
