Ambon, TM.— DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil tiga dinas teknis untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyusul beredarnya foto dan video insiden patahnya tongkang bermuatan material di wilayah perusahaan tambang Batutua, Wetar, Maluku Barat Daya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Laipeny, mengatakan pemanggilan tersebut melibatkan Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas ESDM untuk RDP. Kalau memungkinkan, hari Senin depan rapat itu sudah bisa digelar,” kata Laipeny kepada wartawan, di Ambon, Kamis (28/8/2025).
Menurut Laipeny, sejumlah foto yang beredar di masyarakat menunjukkan adanya perubahan warna air laut menjadi kuning di sekitar lokasi kejadian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas tongkang.
“Kita prihatin melihat kondisi itu. Sebagian besar area mulai menguning. Apakah ini berdampak langsung atau tidak, masih perlu kita dalami bersama dinas teknis. Saya sudah teruskan foto-foto tersebut ke Pak Gubernur, dan beliau juga sangat prihatin,” ujarnya.
Laipeny menambahkan, persoalan material tambang ini pernah dibahas dalam RDP sebelumnya bersama pihak Merdeka Copper Gold. Kala itu, sempat muncul dua versi penjelasan terkait muatan tongkang.
“Versi pertama mengatakan itu limbah yang harus diamankan ke Morowali. Tapi saat RDP lalu, pihak perusahaan menjelaskan bahwa itu olahan lanjutan yang akan diproses lagi. Jadi, ini perlu kita perjelas lagi dalam RDP mendatang,” tegas Laipeny.
Meski mengakui keterbatasan pemantauan langsung karena lokasi kejadian berada cukup jauh di wilayah Wetar, Laipeny menekankan pentingnya kehadiran dinas teknis untuk memberikan penjelasan detail sekaligus menyiapkan langkah penanganan.
Laipeny menegaskan DPRD mendukung investasi di Maluku, termasuk di sektor pertambangan, namun dengan catatan investasi tersebut harus mengedepankan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Investasi itu kita dukung, tapi investasi yang bertanggung jawab. Kita tidak mau investasi yang justru merusak lingkungan,” pungkasnya. (TM-02)
