AMBON, TM. – Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Ambon di Saparua resmi menahan mantan Pejabat Negeri (PJ) Tiouw berinisial AP bersama lima perangkat negeri lainnya, Kamis (28/8/2025).
Penahanan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Negeri Tiouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020–2022.
Selain AP, tersangka lain yang ikut ditahan adalah GHH (Sekretaris Negeri), HK (Bendahara), TM (Kasi Pembangunan), BP (Kasi Pemberdayaan), dan SP (Kaur Tata Usaha).
Menurut hasil audit Inspektorat Maluku Tengah, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp906.663.667.
Sementara hasil pemeriksaan penyidik Cabjari Ambon di Saparua menemukan kerugian tambahan senilai Rp206.320.350. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1.112.984.017.
“Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan serta mencegah para tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP,” jelas Kepala Cabjari Ambon di Saparua, Asmin Hamza, saat konferensi pers di Aula Kejari Ambon, Kamis (28/8/2025).
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tiga tersangka, yakni AP, TM, dan BP ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon, sementara GHH, HK, dan SP ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon untuk 20 hari ke depan.
Dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Ambon, para tersangka didampingi penasihat hukum yang ditunjuk penyidik karena tidak memiliki kuasa hukum pribadi.
Tersangka AP, GHH, dan HK didampingi oleh Thomas Wattimury, S.H., sedangkan TM, BP, dan SP didampingi Muller Ruhulessin, S.H. sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.(TM-02)
